INFO NASIONAL - Gubernur Jambi Al Haris telah memasuki seratus hari masa pemerintahannya setelah dilantik untuk periode kedua bersama wakilnya, Abdullah Sani, pada 20 Februari 2025. Selama tiga bulan memimpin, sejumlah langkah konkret dijalankan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat.
Penguatan sinergi itu ia tegaskan saat menerima kunjungan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, pada 28 Mei 2025. Mengenai harmonisasi dengan Pemerintah Kota Jambi, Al Haris mendukung langkah Wali Kota Maulana melanjutkan pembangunan yang telah dijalankan para pendahulunya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sikap ini, menurut Al Haris, membantu Kota Jambi meraih pertumbuhan menggembirakan. Dari hasil laporan, pertumbuhan ekonomi di kota tersebut pada 2024 mencapai 6,18 persen, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,77 poin, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,38. “Semua terus membaik,” ucapnya.
Karena itu, Al haris berharap kehadiran Menteri Yandri sebagai representasi pemerintah pusat dapat mendorong peningkatan kinerja pembangunan di provinsi berjuluk Sepucuk Jambi Sembilan Lurah itu. “Program pemerintah pusat nantinya mampu memberi penguatan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat,” tutur dia.
Demi sinergi, Al Haris tidak hanya menyasar pemerintah pusat, kota, dan kabupaten, melainkan hingga ke seluruh aparatur yang terlibat di dalamnya. Salah satu upaya, yakni melalui penciptaan program Pejabat Tidur di Dusun atau Partisun. Kegiatan ini bertujuan menjembatani kebijakan pembangunan dan kebutuhan nyata masyarakat desa.
Saat ini sudah dua kabupaten merasakan kegiatan tersebut, yakni Kerinci dan Tanjung Jabung Timur. Terobosan tersebut sontak mendapat acungan jempol dari Menteri Yandri. “Jika gagasan Pak Gubernur ini diterapkan secara luas, dampaknya akan sangat besar. Saya mendukung seribu persen,” ujar dia.
Mantan Wakil Ketua MPR itu pun menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah dan rakyatnya. “Coba bayangkan kalau desa tidak berkolaborasi dengan kota. Siapa yang akan mengirim cabai, sayur-mayur? Warga kota bisa tidak makan cabai.”
Dalam semangat membangun desa dan memperkuat ekonomi akar rumput bersama pemerintah pusat, Al Haris turut mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih tingkat desa dan kelurahan. Koperasi ini merupakan program pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas.
Di hadapan para kepala daerah, pejabat pusat, dan kepala desa, Al Haris menegaskan kesiapan anggaran dan pentingnya percepatan pendirian koperasi di seluruh Jambi. “Tak ada alasan untuk tidak terbentuk. Pendanaan sudah disiapkan. Tinggal legalisasi dan pelaksanaan di lapangan,” katanya.
Al Haris menjelaskan, koperasi itu dapat menjadi agen penyalur gas elpiji, pupuk, hingga kebutuhan pokok desa. Semua dijalankan dengan prinsip musyawarah di tingkat desa. Selain memperkuat sinergi pusat dan daerah, dalam seratus hari kerja, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Al Haris dan Abdullah Sani berupaya mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah dengan kabupaten/kota; membuka layanan pengaduan melalui aplikasi Lapor Wak Dul (Wo Haris dan Pak Dul); hingga meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui luas tambah tanam padi untuk mendukung lumbung pangan desa dan daerah dengan rincian, luas tambah tanam padi 23.329 hektare, luas panen padi 18.809 hektare, dan produksi padi 84.960 ton gabah kering giling.
Ada pula strategi penanganan kemiskinan ekstrem melalui renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah sebanyak 550 unit, peluncuran peserta magang ke Jepang, pelatihan keterampilan untuk 688 generasi muda, program mudik gratis, sampai operasi pasar dan pasar murah.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) jumlah masyarakat miskin berkurang 1.939 orang. Ketahanan bencana dan tanggap darurat juga menjadi perhatian Al Haris, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 18.980 ibu hamil, bayi, dan balita; memfasilitasi pemberangkatan jemaah haji sebesar Rp 32 miliar, serta merealisasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) desa/ kelurahan sebesar Rp 30 juta untuk 1.414 desa dan 171 kelurahan.(*)
