TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mewanti-wanti potensi kerusakan beras lebih tinggi dari hasil penggilingan gabah multikualitas. “Risikonya besar dan bisa jadi akan lebih pendek usia berasnya,” kata Koordinator Nasional KRKP, Ayip Said Abdullah, saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025.
Keresahan itu disampaikan Ayip atas kebijakan pemerintah yang mewajibkan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyerap semua gabah petani tanpa memperhatikan kualitas atau any quality. Menurut dia, ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 itu memiliki risiko jangka panjang terhadap sektor pertanian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jika kebijakan itu diteruskan, kata Ayip akan ada kecenderungan bagi para petani untuk memproduksi padi secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan sistem sertifikasi proses produksi pertanian atau good agricultural practices (GAP). “Karena enggak ada bedanya kan yang memproduksi dengan cara yang sangat baik, yang ramah lingkungan dengan yang enggak tuh harganya sama,” tutur Ayip.
Ayip mengatakan para petani akan mengejar waktu panen lebih cepat. Bahkan bisa jadi mereka menyerahkan gabah yang sebetulnya belum siap panen. Akibatnya, Bulog berpotensi menerima gabah kering panen dengan kadar air sangat tinggi. “Kalau kadar airnya tinggi tingkat kerusakannya lebih cepat, misalnya jamuran dan seterusnya,” kata dia. Risiko beras rusak juga lebih tinggi jika penyimpanan atau penanganan stok di Bulog tidak memenuhi standar.
Selain risiko beras rusak semakin tinggi, Ayip mengatakan mutu beras dari gabah campuran itu tidak akan sampai pada jenis premium. Selain itu, gabah kering panen dengan kadar air tinggi juga menyebabkan penyusutan bobot saat proses pengolahan.
Secara visual, beras dari gabah dengan kadar air tinggi cenderung berwarna lebih gelap. Sementara menurut Ayip, konsumen tidak menyukai beras berwarna keruh. “Kalau ini dipasarkan oleh Bulog ada implikasi ke pasar kan dia harus bersaing dengan pasar bebas, seberapa kuat dia?”.
Terlebih, saat ini pemerintah tidak memiliki program untuk penyaluran beras. Ia mencontohkan program beras miskin atau raskin yang membantu penyaluran beras Bulog. Terlebih, kata Ayip, saat ini pemerintah mengurangi porsi bantuan sosial berupa komoditas. “Kan jadi bantuan nontunai, jadi kehilangan pasarnya,” ujar dia.
Ayip meminta Bulog menimbang potensi risiko tersebut sebagai peringatan dini. Tujuannya, agar mereka dapat menangani dan mengolah gabah petani dengan baik untuk menghindari risiko itu. “Pemerintah juga rugi karena subsidi kan, Nulog sendiri juga harus hidup karena dia perusahaan umum, kalau ini gagal rusak terus ya produknya dia enggak ada.”
Selain kerugian terhadap pemerintah, Ayip juga mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat selaku konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang baik.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan pemerintah tetap memperhatikan kualitas gabah petani yang diserap oleh Perum Bulog. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga kualitas cadangan beras pemerintah (CBP), termasuk menyerap gabah atau beras dengan kualitas beragam mutu, asalkan masih dalam standar kelayakan, tidak rusak, dan layak disalurkan ke masyarakat.
“Dengan kolaborasi semua pihak, isu any quality bisa diatasi, misalnya terkait kadar air yang tinggi. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pengeringan. Beras yang dihasilkan harus tetap memenuhi standar agar bisa disimpan lama dan tetap baik saat disalurkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 26 Mei 2025.
Bulog juga mengklaim beras yang mereka serap dari petani telah memenuhi standar. Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto mengatakan, setiap beras yang masuk ke Gudang Bulog wajib melewati proses pemeriksaan kualitas secara menyeluruh.
Prihasto menyebut, pemeriksaan ini melibatkan surveyor independen untuk menjamin transparansi dan akurasi standar mutu. “Setiap beras yang masuk telah melalui proses uji kualitas yang melibatkan pihak ketiga independen, sehingga kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujar Prihasto dalam keterangan tertulis, Ahad, 18 Mei 2025.
