BPK Berikan Opini WTP Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel tahun anggaran 2025. Meskipun BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terdapat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan oleh DPRD dan Pemprov Sulsel.

Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), ditemukan beberapa temuan yang memerlukan perhatian serius. Temuan tersebut antara lain terkait penganggaran pendapatan pajak dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tidak terukur secara rasional, sehingga berisiko menimbulkan ketidakseimbangan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja pada tahun 2025.

Selain itu, pengelolaan dan penyajian jaminan serta sisa uang muka pengadaan barang dan jasa dinilai belum memadai, berisiko mengakibatkan kehilangan penerimaan sebesar Rp7 miliar. Utang beban yang tidak seluruhnya dianggarkan juga menyebabkan pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel belum menerima dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan sebesar Rp705 miliar.

Meski demikian, BPK tetap memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulsel atas capaian opini WTP dan mengingatkan agar seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran dalam 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi BPK yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional dan objektif. Ia menegaskan bahwa opini WTP ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan iklim investasi di Sulsel.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah terkait. Penyampaian laporan ini dianggap memiliki makna strategis untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik dan benar.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara