TEMPO.CO, Jakarta - Bocoran data permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tersebar di 26 provinsi mengungkap ada sedikitnya 152 perusahaan sedang mengantre konsesi atas 4,82 juta hektare kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Pemerintah mulai mengabulkan sebagian permohonan itu di tengah tertutupnya informasi mengenai proses perizinan.
PBPH merupakan nomenklatur baru perizinan kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Perubahan nama ini diklaim untuk menyederhanakan jenis izin kehutanan yang beragam, seperti bisnis kayu di hutan alam atau hutan tanaman, serta kegiatan restorasi ekosistem.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
UUCK tidak hanya mengubah nomenklatur perizinan, tapi juga jenis pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis. Pemegang izin sekarang dapat menyelenggarakan multiusaha kehutanan, yaitu beragam jenis pemanfaatan hutan dilakukan dalam satu konsesi. Perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri yang memasok bahan baku pabrik kertas dan bubur kertas, misalnya, kini bisa menyelenggarakan jasa lingkungan—termasuk di dalamnya untuk usaha penyerapan dan perdagangan karbon.
Bagi pemerintah, multiusaha kehutanan menjadi solusi mengoptimalkan nilai ekonomi kawasan hutan di setiap konsesi. Adapun bagi korporasi pemegang izin, multiusaha kehutanan menjadi peluang baru mendapatkan cuan.
Selama ini, konsesi kehutanan terus menjadi salah satu sumber deforestasi. Sepanjang periode 2001-2024, Auriga Nusantara menghitung sedikitnya 2,8 juta hektare tutupan hutan lenyap dari area PBPH. Angka ini setara dengan 25 persen dari total luas deforestasi di Indonesia pada periode yang sama.
"Skema multiusaha kehutanan membuat sektor industri ini semakin samar—tak bisa dibedakan siapa sedang berbisnis apa di suatu konsesi," kata Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia Anggi Putra Prayoga.
Dalam laporan premium Tempo edisi 1 Juni 2025, terungkap sejumlah konglomerat yang disinyalir terafiliasi dengan para pemohon konsesi kehutanan baru tersebut. Temuan ini bagian dari proyek peliputan yang didukung The Rainforest Reporting Grants—pendanaan kegiatan jurnalisme dari Pulitzer Center.
Laporan Lengkap
Rimbawan: Jaya di Rimba Tak Berwibawa di Kota
Strategi ekonomi menetes dengan memberikan hak mengeksploitasi hutan kepada pengusaha telah kembali. Karbon jadi komoditas baru.
https://www.tempo.co/prelude/sampul-tempo-jaya-di-rimba-taipan-kota-1611066
Hutan untuk Para Taipan
Ratusan kelompok bisnis papan atas antre untuk mendapatkan konsesi 4,8 juta hektare hutan. Tidak transparan dan menimbulkan ketimpangan.
https://www.tempo.co/kolom/konsesi-hutan-untuk-taipan-1610948
Jejaring Konglomerat Penguasa Lahan Mengincar Konsesi Hutan
Sedikitnya 152 perusahaan mengantre konsesi hutan seluas 4,82 juta hektare. Sesak dengan jejaring taipan penguasa lahan.
https://www.tempo.co/lingkungan/taipan-pemohon-konsesi-hutan-pbph-1611064
Bisnis Karbon Hutan Kalimantan Jadi Primadona Para Taipan
Hutan Kalimantan menjadi primadona bagi taipan peminat bisnis karbon. Mereka menyiapkan proyek-proyek raksasa.
https://www.tempo.co/lingkungan/pengusaha-konsesi-hutan-kalimantan--1611065
Siapa Saja Konglomerat Pengincar Bisnis Perdagangan Karbon
Jejaring konglomerat mengantre di rencana pembukaan pasar karbon. Pengusaha lama dan keluarga presiden.
https://www.tempo.co/lingkungan/jejaring-konglomerat-perdagangan-karbon--1610932
Konglomerasi Lain di Balik Permohonan Izin Pemanfaatan Hutan
Sejumlah kelompok usaha besar lain juga mencuat di belakang pemohon izin baru. Siapa saja?
https://www.tempo.co/lingkungan/konglomerat-lain-pemohon-konsesi-hutan-1610956
Jika Perusahaan Menguasai Hutan Alam Pulau Sipora
PT Sumber Permata Sipora membidik hutan alam yang tersisa di Pulau Sipora. Muncul nama-nama besar.
https://www.tempo.co/lingkungan/konsesi-hutan-alam-pulau-sipora--1610951
Solusi Palsu Penunggang Mitigasi Iklim
Agenda mitigasi krisis iklim makin mengedepankan mekanisme pasar. Solusi yang dimiliki masyarakat adat terabaikan.
https://www.tempo.co/lingkungan/pasar-karbon-dan-masyarakat-adat--1610945
Menteri Lingkungan Hanif Faisol: Kejahatan Karbon Itu Nyata
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menjelaskan rencana pembukaan pasar karbon. Ia juga menjawab hubungannya dengan Haji Isam.
https://www.tempo.co/wawancara/kejahatan-perdagangan-karbon-hutan-1611063
