11 hours ago
19
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) mendorong kolaborasi antara akademisi, praktisi komunikasi, dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) untuk memperkuat komunikasi pemerintah. Dorongan tersebut mengemuka dalam webinar ISKI Talk–Leadership Thought Series #1 bertema “Plus Minus Komunikasi Publik Pemerintah Kita”, yang dihadiri lebih dari seratus peserta dari kalangan akademisi dan praktisi komunikasi dari seluruh Indonesia, yg diselenggarakan pada Rabu (9/9/2026)
Forum ini menghadirkan Dr. Suko Widodo, M.Si., Ketua ISKI Jawa Timur; Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si., Guru Besar Bidang Komunikasi Politik LSPR Institute of Communication and Business; serta Fahd Pahdepie, Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI.
Dalam paparannya, Prof. Lely Arrianie menekankan perlunya pergeseran dari government speaking menuju government listening. Komunikasi pemerintah perlu membuka dialog bermakna yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian. Pemerintah perlu mengundang, menerima, merespons, dan mempertimbangkan masukan warga serta pemangku kepentingan sebagai bagian dari siklus komunikasi publik yang efektif.
Prof. Lely juga menempatkan komunikasi sebagai fondasi legitimasi. Kepercayaan publik dibangun melalui kesediaan pemerintah untuk mendengarkan, menjelaskan, merespons, dan beradaptasi. Karena itu, keterbukaan saluran komunikasi perlu disertai kesungguhan dalam mempertimbangkan masukan masyarakat.
Dalam materi presentasinya, ia mengajukan pertanyaan reflektif: “Namun, apakah pemerintah benar-benar mendengar atau hanya sekadar terlihat mendengar?” Pertanyaan tersebut menyoroti pentingnya membedakan kehadiran ruang aspirasi dengan praktik mendengarkan yang bermakna dalam proses pemerintahan.
Sementara itu, Suko Widodo menegaskan bahwa ISKI perlu berperan aktif memberikan masukan kepada Bakom. Pengetahuan dan keahlian akademisi serta praktisi komunikasi dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi persoalan dan merumuskan perbaikan komunikasi pemerintah.
Suko mengapresiasi kehadiran Bakom dalam ruang dialog ISKI, sekaligus menyampaikan kritik terhadap arsitektur komunikasi kepresidenan. Menurutnya, komunikasi semestinya menjadi jembatan di tengah perbedaan. Ia mengajak komunitas keilmuan komunikasi untuk membantu pemerintah membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, dengan menempatkan kejujuran sebagai landasan.
“Dengan ilmu kita, mari kita bantu komunikasi pemerintah,” ujar Suko.
Menanggapi diskusi tersebut, Fahd Pahdepie membuka ruang bagi akademisi dan praktisi komunikasi untuk menyusun rancangan serta rumusan masukan yang dapat disampaikan kepada Kepala Bakom maupun perangkat negara lainnya. Ia menjelaskan bahwa Bakom bertugas mengorkestrasi komunikasi pemerintah.
