TEMPO.CO, Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut organisasi nelayan ini, program tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan anggaran semata. Namun juga harus mampu memberi perlindungan ekologi pesisir pantai yang berkelanjutan.
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyebut program strategis pemerintah dalam sektor kelautan dan perikanan itu harus memperhatikan tiga elemen utama, yakni kemandirian ekonomi komunitas, kedaulatan politik nelayan, dan keberlanjutan lingkungan pesisir. “Tanpa ini, kita berisiko mengulang kesalahan masa lalu, yakni membangun wilayah tanpa membangun manusianya,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dani menyebut pertumbuhan ekonomi nelayan akan terbentuk dengan munculnya kontrol komunitas terhadap produksi dan distribusi ekonomi di kawasan pesisir. "Aset produksi tidak boleh jatuh ke dalam model ekonomi ekstraktif yang hanya mengalirkan sumber daya ekonomi keluar wilayah pesisir,” ucapnya.
Kemudian, Dani turut menyinggung soal kedaulatan politik nelayan. Ia menganggap perlu keterlibatan komunitas nelayan secara sistematis di Kampung Nelayan Merah Putih ini. “Pembangunan pesisir tanpa kedaulatan komunitas hanya akan memperluas ketimpangan dan delegitimasi sosial terhadap negara."
Menurut Dani, Kampung Nelayan Merah Putih hendaknya bukan hanya sebatas objek pembangunan, melainkan juga harus menjadi subjek politik yang memiliki hak atas ruang, skema pendanaan, dan agenda-agenda pembangunan tanpa mekanisme deliberatif. Salah satunya, ekonomi pesisir hanya akan berkembang kalau lingkungan pulih dan terjaga.
“Kita tidak bisa menukar pembangunan jangka pendek dengan krisis ekologis jangka panjang. Pembangunan infrastruktur harus didahului dengan kajian dampak lingkungan partisipatif. Kawasan harus terintegrasi dengan upaya restorasi mangrove, pengurangan emisi, dan perlindungan zona tangkap tradisional,” kata Dani.
Kampung Nelayan Merah Putih Telan Miliaran Anggaran
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, memperkirakan anggaran untuk pembangunan satu Kampung Nelayan Merah Putih bakal mencapai Rp 22 miliar. Estimasi ini merujuk pada anggaran pembangunan Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua, yang telah dijalankan sebelumnya.
“Berkaca dari pembangunan Kampung Nelayan Modern di Biak, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih lebih kurang membutuhkan dana Rp 22 miliar per lokasi,” kata Doni saat dihubungi Tempo, Senin, 2 Juni 2025.
Untuk tahun ini, kata Doni, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Kemudian, akan berlanjut pada pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih masing-masing pada 2026 dan 2027. Secara keseluruhan, target pemerintah mencapai 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih.
Doni menyebut pembiayaan pembangunan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun berbagai fasilitas yang akan dibangun di Kampung Nelayan Merah Putih antara lain dermaga, docking kapal, cold storage, pabrik es, sentra kuliner, kios perbekalan melaut, kantor pengelolaan, pasar ikan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN), hingga balai pelatihan.
Pelaksanaan program ini, ujar Doni, akan diselaraskan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menjadi program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, peran Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penguat produktivitas, salah satunya untuk mendatangkan kapal-kapal perikanan dengan tonase yang lebih besar, hingga akses pasar yang lebih luas.
Artinya, setiap kampung atau desa yang ingin mendaftar program Kampung Nelayan Merah Putih mesti memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Salah satu syaratnya yakni 80 persen penduduk desa tersebut harus berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan. “Dari KKP akan ada tim pengawas, nanti akan kolaborasi dengan daerah untuk mengawasi operasional agar berjalan semua,” tutur Doni.
