20 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
DPP PDI Perjuangan menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dihadiri ribuan kadernya pada akhir Juli ini di Bali.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang membuka Bimtek menjelaskan kegiatan tersebut digelar untuk kader PDIP se-Indonesia, terutama yang duduk di kursi dewan, untuk menyatukan visi dan misi untuk menjalankan soliditas partai.
"Kemudian, bagaimana bisa bersama-sama menjalankan program-program pemerintah yang sudah akan mulai turun. Supaya bisa diawasi, sehingga memang sebesar besarnya adalah untuk soliditas Indonesia," kata Puan.
"Bagaimana soliditas partai di internal tetap terjaga dan mengawasi anggaran dan program pemerintah," imbuhnya.
Sebagai informasi, Bimtek di Bali ini digelar tidak lama usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun dalam kasus suap terkait kasus eks caleg PDIP Harun Masiku. Diketahui, PDIP dalam beberapa kesempatan selalu menyebut kasus Hasto sebagai politisasi hukum.
Menyikapi apa yang terjadi, Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an berpendapat forum Bimtek ini akan digunakan PDI Perjuangan sebagai konsolidasi menjelang kongres.
Ali menilai usai Hasto divonis, ada kemungkinan arah politik PDI Perjuangan ke depan akan berubah.
Selama ini, menurut dia, ada dua faksi di partai itu. Faksi yang ingin tetap di luar pemerintah dan faksi yang ingin bergabung dengan pemerintah.
"Faksi Hasto yang cenderung oposan, cenderung jadi oposisi pemerintah. Nah faksi Mbak Puan yang cenderung ingin merapat kepada pemerintah. Nah, dua-duanya punya argumentasi," kata Ali saat dihubungi, Rabu (30/7).
Menurut Ali, arah politik PDI Perjuangan ke depan sangat bergantung dengan posisi sekretaris jenderal pascavonis Hasto.
Jika Hasto tetap dipertahankan atau penggantinya tetap dari faksinya, Ali menilai PDIP tidak akan masuk kekuasaan dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, arah PDIP akan berbeda apabila sosok yang dipilih jadi sekjen nantinya berasal dari faksi Puan.
"Tetapi kalau nanti sekjennya adalah orangnya faksinya Puan, ada kemungkinan dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu dekat itu PDIP akan merapat ke pemerintah," katanya.
"Sehingga kita akan lihat bagaimana posisi Sekjen akan diisi oleh faksi siapa. Di situ nanti arah bandul politik PDIP akan ditentukan oleh siapa yang memegang tampuk Sekjen," imbuh Ali.
Kader dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) memperingati 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Halaman Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). (CNNIndonesia/ Sakti Darma Abhiyoso)
Dimintai pendapat secara terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ke depannya PDIP akan terus berupaya memantapkan soliditas politik.
"Karena bagi PDI Perjuangan, apa yang terjadi pada Hasto bukan persoalan hukum, tapi persoalan politik untuk menarget PDIP melalui Hasto. Itu narasi politik yang selama ini ditangkap publik," kata Adi.
Adi menilai ada kecenderungan PDI Perjuangan ke depan akan berada di luar kekuasaan meski dalam banyak hal, PDI Perjuangan dengan pemerintah baik-baik saja.
"Tapi secara gestur politik, PDIP lebih kelihatan ingin jadi oposisi dibanding berkoalisi masuk bagian pemerintah," ujar Adi.
Harus tentukan sikap, memori 2014
Ali berpendapat PDI Perjuangan ke depan harus mengambil sikap politik yang jelas.
Menurutnya, dalam konteks elektoral, PDI Perjuangan tidak akan mendapat insentif elektoral jika bersikap tidak jelas.
Ali mencontohkan pada Pemilu 2014. PDI Perjuangan yang selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi oposisi, berhasil menang Pemilu.
"Kenapa kemudian di 2014, PDIP itu mendapatkan suara yang signifikan yang menjadi pemenang pemilu. Itu karena posisi jelas sebagai oposisi saat itu di zaman Pemerintahan SBY [Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono/SBY] 10 tahun," kata Ali.
"Nah kenapa kemudian PDIP itu 2019 itu menjadi pemenang pemilu? karena jelas posisinya punya kader sebagai calon presiden dan propemerintah," imbuh dia.
Menurutnya, PDI Perjuangan masih bisa unggul tipis di Pemilu 2024 karena posisi masih diuntungkan berada di barisan pemerintah dan secara logistik kuat.
"Tetapi kalau misalnya hari ini PDIP tidak jelas sikapnya, PDIP bisa disalip oleh partai lain khususnya Gerindra yang menargetkan 30 persen," kata Ali.
(yoa/kid)
