INFO TEMPO - Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas APEKSI) berlangsung di Medan, Sumatera Utara, pada 28 Juni-4 Juli 2026. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat dialog “Kota Tangguh Bangsa Bedaulat” yang mengangkat isu ketahanan pangan.Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan dukungan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Bontang. Dia bersyukur Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermanfaat untuk para siswa dan masyarakat pada umumnya. Sebab, sejak ada program MBG, masyarakat Bontang jadi rajin bercocok tanam karena hasil panennya dibeli. "Ada lahan yang kami tanami jagung dan padi," kata Neni seusai dialog “Kota Tangguh Bangsa Berdaulat” yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand City Hall Medan, Rabu, 1 Juli 2026. Dalam melaksanakan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Bontang bekerja sama dengan Bulog melalui hibah lahan untuk membangun gudang pangan, sehingga mampu menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok. "Ini salah satu upaya kami untuk ketahanan pangan. Walau kota kami kecil, tetapi punya gudang pangan."Dalam mewujudkan ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, dan menjaga agar masyarakat dapat menjangkau berbagai kebutuhan pokok, Neni Moerniaeni melanjutkan, Pemerintah Kota Bontang menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui operasi pasar berkala untuk menstabilkan harga dan menjaga keterjangkauan bahan pokok, seperti beras Bulog dan telur. Ada pula program urban farming dan budidaya tematik yang memanfaatkan pekarangan agar lebih produktif, serta edukasi dan dukungan pertanian sejak dini melalui program Smartani Goes To School dan panen raya di lingkungan sekolah.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni (kanan) menghadiri acara Dialog “Kota Tangguh Bangsa Berdaulat” di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Medan, pada Rabu, 1 Juli 2026. Dok. Diskominfo Kota Bontang
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Saat memberikan sambutan dalam Dialog “Kota Tangguh Bangsa Berdaulat”, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan urbanisasi terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata. Kota memang bukan selalu pusat produksi pangan, tetapi kota adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat."Kota tangguh harus dibangun dengan sistem pangan yang terintegrasi. Mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, mutu dan keamanan pangan, penguatan cadangan pangan, serta kemampuan pemerintah kota merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi," katanya. "Belajar ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Jika pasokan terganggu, harga naik. Jika harga naik, daya beli tertekan. Jika daya beli tertekan, stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak."Ketahanan pangan kota, menurut Hanif bukan hanya agenda sektor pangan, melainkan termsuk fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat dan ketahanan sosial. "Kota yang pangan dan logistiknya rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh," ucapnya. Lebih dari 60 persen atau sekitar 173 juta penduduk Indonesia tinggal dan berdiam mencari rezeki di kota-kota. Indonesia punya 98 kota yang menjadi simpul rumit yang kemudian menjadi tulang punggung pertama dalam pembangunan ketahanan pangan. Kompleksitas pangan juga tidak sederhana. Terganggunya satu alur pasok akan berdampak cukup berat. Sehingga membangun ketahanan pangan menjadi suatu kewajiban. Memperkuat ketahanan-ketahanan lokal menjadi penyelesaian."Harapannya rakernas ini merumuskan, merekomendasikan langkah-langkah penting dalam membangun ketahanan pangan di kota-kota kita," kata Hanif. "Kemenko Pangan tugasnya sebagai pengendali. Memiliki kebijakan untuk merumuskan ketahanan pangan nasional karena setiap daerah memiliki karakter yang berbeda." (*)
