Bikin Anak-anak Keracunan, JAMPI DIY Gelar Ruwatan dan  Desak MBG Dihentikan

Ilustrasi | freepik

BANTUL, JOGLOSEMARNEWS.COM — Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai investasi bagi masa depan anak justru berulang kali dikaitkan dengan kasus keracunan, kritik terhadap program tersebut mulai mengambil bentuk yang tak biasa. Di Bantul, Jumat (11/9/2026), keresahan itu bahkan diekspresikan melalui doa bersama dan Ruwatan Kebangsaan untuk menolak apa yang mereka sebut sebagai “racun negara”.

Ruwatan tersebut digelar sejumlah orang yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja Informal (JAMPI) DIY di Yayasan Annisa Swasti, Jalan Puntodewo, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

Bagi JAMPI DIY, persoalan MBG bukan semata-mata menyangkut apakah makanan yang dibagikan memenuhi standar gizi atau tidak. Mereka menilai program tersebut telah memunculkan persoalan yang lebih luas, mulai dari keamanan anak-anak, dampaknya terhadap keluarga pekerja perempuan, hingga penggunaan anggaran negara.

Koordinator JAMPI DIY, Hikmah Diniah, mengatakan program yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat seharusnya justru memberikan rasa aman. Karena itu, menurut dia, MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh, bahkan dihentikan apabila terbukti terus menimbulkan persoalan.

“Kami menolak itu menjadi sebuah mengatasnamakan kesejahteraan karena ini program harus direfleksikan, harus dievaluasi, bahkan dibatalkan dan diberhentikan. Karena benar-benar berdampak pada kehidupan anak-anak kita. Kami takut anak-anak kita di negeri ini bukan cerdas,” katanya, kepada awak media usai pelaksanaan Ruwatan Kebangsaan.

Seruan tersebut disampaikan di tengah munculnya berbagai kasus anak mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

JAMPI DIY menilai kondisi itu tidak semestinya diperlakukan sebagai persoalan biasa dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah. Mereka mendesak adanya penanganan serius terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kasus keracunan tersebut.

“Keracunan MBG” bahkan dinilai sebagai bentuk pelanggaran yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah.

“Pikirkanlah program yang benar-benar menyejahterakan rakyat. Banyak program-program lain yang harus dipikirkan selain MBG yang bermasalah ini,” ucap Hikmah.

JAMPI DIY juga mengajak masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMA maupun mahasiswa, untuk tidak sekadar menerima MBG sebagai program yang harus dijalankan tanpa kritik.

Menurut Hikmah, pemerintah semestinya membuka kembali pembicaraan mengenai prioritas penggunaan anggaran negara, terlebih di tengah kondisi keuangan negara yang dinilai membutuhkan kehati-hatian.

“Negara kita sangat darurat keuangan ya. Padahal ada prioritas yang harus dipikirkan. Karena di MBG (penerima MBG) tidak semua rakyat miskin,” tutur Hikmah.

Kekhawatiran terhadap keamanan makanan MBG tersebut juga bukan sekadar persoalan yang ia lihat dari pemberitaan. Sebagai orang tua yang memiliki anak kelas 7 SMP di Kota Yogyakarta, Hikmah mengaku turut dihantui kekhawatiran terhadap kemungkinan anaknya mengalami masalah kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG.

Ia pun mengingatkan anaknya agar tidak memaksakan diri mengonsumsi makanan apabila menemukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai.

“Saya selalu wanti-wanti kalau ada apa-apa dalam MBG (menu MBG yang didistribusikan dirasa kurang pas oleh anak Hikmah), ya jangan dimakan. Ketika awal masuk SMP ini sempat disuruh bawa tempat makan, tapi karena anak tidak terbiasa jadi ya tidak bawa,” jelas dia.

Kritik terhadap MBG juga datang dari Pengacara Publik LBH Yogyakarta, Royan Juliazka Chandrajaya, yang hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus memimpin doa bersama.

Royan menilai persoalan MBG tidak cukup dilihat dari sisi teknis pelaksanaan maupun kasus keracunan. Menurut dia, ada persoalan mendasar dalam menentukan prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran negara.

Ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG, sementara sektor lain yang juga berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dinilai turut menghadapi persoalan.

“Sebagaimana anggaran negara yang begitu besar yang seharusnya disalurkan ke sektor-sektor strategis, malah dipangkas sedemikian rupa. Pendidikan menjadi korban (anggaran pendidikan dipangkas), termasuk upah-upah guru yang dikorbankan (demi kelangsungan MBG),” ujar Royan.

Dari perspektif tersebut, Royan menilai persoalan MBG tidak berhenti pada kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Masalah tata kelola, penggunaan anggaran, hingga dugaan korupsi disebutnya sebagai bagian dari rangkaian persoalan yang perlu dibongkar secara serius.

Ia bahkan menilai program tersebut tidak layak diteruskan apabila persoalan-persoalan mendasarnya tidak diselesaikan.

“Maka dari itu, selain perjuangan yang kita lakukan secara praktik di lapangan melalui berbagai macam aksi dan gugatan, di sini kita juga berjuang di jalan spiritual bahwa memang doa orang-orang tertindas itu mustajab,” tandasnya.

Melalui Ruwatan Kebangsaan itu, JAMPI DIY pun menyampaikan pesan bahwa keselamatan anak dan kepentingan masyarakat semestinya menjadi ukuran utama sebuah program pemerintah. Bagi mereka, label “bergizi” tidak cukup menjadi pembenaran apabila dalam pelaksanaannya justru memunculkan ketakutan di kalangan orang tua dan persoalan baru bagi masyarakat. [*] Disarikan dari sumber  berita media daring