2 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan secara resmi menandatangani nota kesepahaman di Swiss pada Jumat (19/6/2026), yang berpotensi membuka babak baru dalam hubungan antara kedua musuh lama tersebut. Beberapa poin dalam kesepakatan yang bocor ke media membuka potensi kekayaan baru bagi Iran.
Draf memorandum berisi 14 poin, yang dilihat oleh Bloomberg News, menguraikan kerangka kerja ambisius yang akan menghentikan operasi militer, mengurangi tekanan ekonomi terhadap Iran dan meluncurkan negosiasi menuju penyelesaian akhir dalam waktu 60 hari. Isi draf itu mirip dengan yang sebelumnya dibocorkan media Iran.
Ketentuan ekonomi merupakan salah satu elemen terpenting dari memorandum tersebut. Rancangan tersebut mengikat AS, bersama dengan mitra regionalnya, untuk menciptakan “rencana komprehensif yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk rehabilitasi dan pembangunan ekonomi Republik Islam Iran.”
Rencana tersebut akan menjamin pendanaan “setidaknya 300 miliar dolar AS (setara sekitar Rp 5.300 triliun),” dengan mekanisme implementasi yang akan diselesaikan selama negosiasi.
Washington juga akan berkomitmen untuk mengakhiri sanksi yang dikenakan terhadap Iran, termasuk tindakan Dewan Keamanan PBB, pembatasan terkait Badan Energi Atom Internasional, dan sanksi sepihak Amerika.
Menurut Pasal Tujuh, Amerika Serikat berkomitmen untuk mengakhiri “semua jenis sanksi yang saat ini dihadapi Republik Islam Iran.”
Sebelum perjanjian akhir selesai, Departemen Keuangan AS akan mengeluarkan keringanan izin ekspor minyak mentah Iran, produk petrokimia dan jasa terkait, termasuk perbankan, asuransi dan transportasi.
Memorandum tersebut selanjutnya mengikat Washington untuk melepaskan aset-aset Iran yang dibekukan.
“Amerika Serikat berjanji, mengingat kemajuan negosiasi menuju kesepakatan akhir, dana dan aset Republik Islam Iran yang dibekukan atau dibatasi akan dicairkan dan disediakan sepenuhnya.” Ketentuan ini akan membuka peluang puluhan miliar dolar yang saat ini dibatasi di lembaga keuangan asing.
Patut dicatat, Iran telah dikenai sanksi ekonomi oleh AS sejak revolusi Islam pada 1979. Sementara sanksi tambahan terus diterapkan dari tahun ke tahun. Yang terkini diterapkan pada 2025 lalu memukul keras perekonomian Iran.
