Dana Desa di DIY Anjlok hingga 78 Persen, DPRD Minta Menkeu Baru Turun Tangan

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ruang fiskal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyempit setelah sejumlah alokasi dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan. Kondisi itu kini menjadi pekerjaan rumah yang ditagihkan DPRD DIY kepada Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto meminta pemerintah pusat mengevaluasi sekaligus membatalkan kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Keistimewaan (Danais).

Menurut Eko, perubahan alokasi tersebut bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen APBD. Berkurangnya kapasitas fiskal daerah berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah menjalankan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Data yang disampaikan Eko menunjukkan, belanja daerah DIY dalam APBD yang ditetapkan sebelumnya mencapai sekitar Rp5,416 triliun. Setelah terjadi penyesuaian Danais, postur belanja daerah kemudian turun menjadi sekitar Rp4,835 triliun.

Salah satu perubahan terbesar terjadi pada Danais. Alokasi yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,581 triliun disesuaikan menjadi Rp1 triliun. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp581,15 miliar.

“Perda APBD DIY Nomor 9 Tahun 2025 dan Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026 per Tanggal 31 Desember 2025 menyebutkan Belanja Daerah DIY Rp5.416.333.470.300,” kata Eko, Selasa (15/9/2026).

Tekanan fiskal tersebut tidak berhenti di tingkat provinsi. DPRD DIY juga menyoroti perubahan alokasi Dana Desa yang menurut Eko rata-rata berkurang sekitar 74 persen di empat kabupaten.

Penurunan itu disebut mencapai sekitar 78 persen di Bantul, 75 persen di Sleman, serta masing-masing 71 persen di Kulon Progo dan Gunungkidul. Data mengenai penurunan Dana Desa tersebut juga sebelumnya telah disampaikan dalam forum DPRD DIY pada Februari 2026.

Bagi DPRD DIY, besarnya penurunan tersebut perlu dilihat dari dampaknya terhadap kemampuan pemerintah desa menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Terlebih, desa menjadi salah satu lapisan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Eko mengingatkan, penyempitan ruang fiskal dapat berimbas pada berbagai agenda seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.

“Semoga Menkeu yang baru, Suahazil Nazara berani batalkan pemangkasan transfer ke daerah. Peningkatan alokasi fiskal pusat sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun rencana pembangunan yang terukur dan menyentuh kebutuhan langsung masyarakat,” ujar Eko.

DPRD DIY juga mendorong Menteri Keuangan baru tidak hanya melihat persoalan tersebut dari sisi pengendalian anggaran. Eko meminta dibuka ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk membahas kembali pola hubungan keuangan pusat dan daerah.

Menurutnya, evaluasi terhadap kebijakan fiskal perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan otonomi daerah, termasuk memastikan pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang memadai untuk menjalankan kewenangannya.

Di tengah menyusutnya ruang fiskal tersebut, Pemerintah DIY sendiri telah mengambil sejumlah langkah penghematan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya meminta jajaran pemerintah daerah memperketat penggunaan anggaran, termasuk menunda sejumlah proyek infrastruktur dan mengurangi kegiatan yang dinilai bukan prioritas.

“Jalan lingkungan enggak usah dibangun dengan aspal, tapi dengan conblock,” kata Sultan Hamengku Buwono X, Rabu (12/8/2026).

Sultan menekankan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, menurutnya, belanja pemerintah perlu diarahkan pada upaya menjaga ketahanan ekonomi warga.

“Dulu orang ngomong globalisasi, pasar bebas. Sekarang ngomong kepentingan rakyat dahulu, ya. Yang lebih penting: masyarakat tetap bisa makan,” ujar Sultan.

Dengan kondisi tersebut, perdebatan mengenai pemangkasan TKD dan Danais kini tidak hanya menyangkut besaran angka dalam APBD. Bagi pemerintah daerah, persoalannya adalah seberapa besar ruang fiskal yang tersisa untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik ketika kebutuhan masyarakat tetap berjalan. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring