IRAN mengecam keras serangan militer Amerika Serikat di dekat Bandar Abbas di Iran Selatan pada Kamis, 28 Mei 2026. Teheran mengutuk Washington karena berulang kali melanggar gencatan senjata dan mengintimidasi negara-negara di kawasan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan serangan terbaru AS ke Iran merupakan pelanggaran secara gamblang terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Baghaei menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB berkewajiban secara hukum dengan meminta AS bertanggung jawab atas agresi yang dilakukan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional Iran.
Jubir Kemlu Iran itu pun menuduh Gedung Putih terus menerus mengingkari gencatan senjata sejak 8 April lalu. Dia menyebutkan agresi AS menargetkan kapal dagang di teluk, memblokade Selat Hormuz, dan yang terbaru melakukan serangan udara di dekat Bandar Abbas.
“Iran berhak untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan nasionalnya sesuai Pasal 51 Piagam PBB,” kata dia mengutip dari Anadolu.
Baghaei menyoroti bahwa retorika “penghancuran” pejabat AS dinilai bersifat mengancam beberapa negara di regional, seraya menyatakan solidaritasnya kepada Oman.
Ia mengatakan jika negara anggota PBB seperti Oman saja diancam, padahal telah berperan konstruktif dalam upaya perdamaian kawasan.
Menurut Baghaei, hal itu berarti menormalisasi bentuk pelanggaran hukum dan intimidasi dalam sistem internasional.
Sebelumnya pada Kamis, seorang pejabat AS mengatakan kepada Anadolu, bahwa pasukan militer AS telah menembak jatuh empat drone Iran di dekat Selat Hormuz. Selain itu, ia mengatakan juga menyerang situs militer di Bandar Abbas yang diduga tengah bersiap meluncurkan drone.
Serangan Balasan IRGC
Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah melakukan serangan balasan yang menargetkan pangkalan udara AS di Kuwait. Menurut kantor berita semi-resmi Tasnim News Agency, dikutip dari Anodulu, serangan itu terjadi beberapa jam setelah proyektil udara AS menghantam di dekat Kota Pelabuhan Iran.
Dalam pernyataan resmi IRGC seperti laporan AzerNews, IRGC menyatakan bahwa setiap serangan AS ke Iran akan “direspons dengan lebih keras dan tegas”, sembari memperingatkan potensi eskalasi konflik apabila perang terus berlanjut.
Sementara itu, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran Ebrahim Azizi menegaskan pihaknya tidak akan terdesak bahkan mundur oleh retorika labil Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Iran akan terus mempertahankan garis merahnya, seperti hak untuk memperkaya dan memiliki uranium, kendali atas Selat Hormuz, dan pencabutan sanksi. Saat ini jelas Trump sedang mencari jalan keluar dari kebuntuan strategis ini dan berulang kali menyerukan perdamaian dan kemudian mengancam,” tulis Azizi di media sosial X.
Kuwait Kecam Serangan Iran
Iran kemudian menargetkan basis militer AS di Kuwait pada Kamis pagi dengan serangkaian rudal balistik dan drone yang diklaim Kuwait menimbulkan ancaman terhadap fasilitas vital dan warga sipil.
Kementerian Luar Negeri Kuwait mengecam dan mengutuk serang Iran agresi ilegal.
“Serangan kriminal Iran yang menargetkan wilayah Kuwait dengan rudal dan drone dalam eskalasi berbahaya serta pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Kuwait,” kata Kemlu Kuwait dilansir dari laporan Asharq Al-Awsat.
Kemlu Kuwait berdalih memiliki hak yang sama perihal kedaulatan dan integritas wilayah merujuk pada Piagam PBB dan Resolusi DK PBB Nomor 2817 tahun 2026. Otoritas Kuwait mengklaim eskalasi ini terjadi ketika negara Teluk tengah melakukan upaya intensif untuk mengurangi ketegangan di kawasan.
Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, meskipun negosiasi di Islamabad gagal menghasilkan konsensus permanen. Lebih lanjut, Trump secara sepihak memperpanjang gencatan senjata yang rapuh tanpa batas waktu sembari terus memblokade kapal-kapal Iran di perairan internasional.
