Isu Reshuffle Makin Santer Terdengar, Hasan Nasbi: Orang Hanya Nebak-nebak Saja

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers terkait layanan Lapor Mas Wapres di Komplek Istana Wakil Presiden, Jakarta, 19 November 2024 | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto bisa melakukan reshuffle kabinet kapan saja. Karena itulah, selama Prabowo belum mengumumkan, isu reshuffle tak lebih hanya merupakan aspirasi dari masyarakat.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyebut bahwa wacana perombakan kabinet sejauh ini hanyalah spekulasi publik. Ia menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang berwenang menentukan reshuffle hanyalah Presiden Prabowo Subianto.

“Orang yang di luar nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja,” ujar Hasan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Ia menambahkan bahwa berbagai desakan maupun usulan dari publik agar ada pergantian menteri bisa dianggap sebagai bentuk aspirasi, namun tidak otomatis akan direspons sebagai kebijakan. “Aspirasi itu bisa berupa permintaan: tolong ganti ini, tolong ganti itu. Tapi semua kembali kepada Presiden,” tegasnya.

Menurut Hasan, Presiden Prabowo akan menggunakan penilaian yang objektif dan menyeluruh dalam menentukan langkah reshuffle. Evaluasi itu mencakup performa, efektivitas kerja, serta relevansi keberadaan setiap menteri dalam menjawab tantangan pemerintahan. “Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak—Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh,” katanya.

Ia pun tidak menutup kemungkinan terjadinya reshuffle dalam waktu dekat. Namun, Hasan kembali mengingatkan bahwa waktu dan nama-nama yang akan diganti sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. “Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

Isyarat reshuffle semakin menguat setelah Presiden Prabowo menyampaikan peringatan keras kepada para pejabat negara saat memberikan amanat pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025). Dalam pidatonya, Prabowo secara terbuka menyatakan tidak akan ragu menyingkirkan pejabat yang terbukti korup, melakukan manipulasi, atau tidak setia kepada konstitusi.

Ia menyoroti masih banyaknya praktik penyelewengan dalam tubuh pemerintahan dan memperingatkan agar tak ada pihak yang menganggap enteng keberadaan negara. “Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” tandasnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya integritas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas negara. Pejabat yang tidak mampu, menurut dia, sebaiknya mengundurkan diri sebelum diberhentikan. “Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait reshuffle kabinet. Namun demikian, ia mengakui bahwa Presiden terus memantau kinerja para pembantunya secara ketat. “Sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle. Belum ada,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (23/5/2025).

Prasetyo mencontohkan, Prabowo memberi apresiasi kepada menteri-menteri yang menunjukkan hasil nyata, seperti dalam pencapaian swasembada pangan yang disebut tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, perhatian juga diberikan pada sektor energi, termasuk kinerja sejumlah menteri terkait peningkatan produksi minyak nasional.

Meski belum ada pengumuman resmi, sinyal evaluasi kinerja tampak kian nyata. Presiden, kata Prasetyo, memberikan catatan perbaikan dan mendorong para menterinya untuk fokus bekerja, bukan sekadar mempertahankan jabatan. Mereka diminta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.