PENELITI dari Universitas Islam Indonesia (UII) Listya Endang Artiani mengatakan kebijakan kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS ) berpengaruh pada perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Listya, perang tarif ini bahkan berdampak langsung bagi perekonomian di Tanah Air yang berorientasi tinggi terhadap ekspor.
“Ketika Trump menaikkan tarif atau Federal Reserve menaikkan suku bunga, efeknya menjalar hingga ke nilai tukar, inflasi, dan arus modal negara berkembang — termasuk Indonesia,” ujar Listya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 20 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Listya mengatakan, kebijakan tarif impor tinggi AS terhadap sejumlah produk unggulan Indonesia memberikan tekanan signifikan bagi sektor riil nasional. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, alas kaki, dan furnitur yang selama ini bergantung pada pasar AS mengalami penurunan permintaan yang tajam, gangguan rantai pasok, dan penurunan kapasitas produksi.
“Beberapa perusahaan bahkan terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja dan menahan ekspansi,” kata dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika di UII, Yogyakarta ini.
Di sektor moneter, kata dia, ketidakpastian global akibat perang tarif dan kebijakan ekonomi unilateralis AS mendorong depresiasi nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp16.795 per dolar AS. Hal ini meningkatkan biaya impor bahan baku industri dan turut mendorong inflasi.
Pasar modal nasional pun tidak luput dari guncangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam akibat aksi jual investor asing dan melemahnya sentimen terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Neraca perdagangan yang sebelumnya mengalami surplus mulai terganggu oleh penurunan ekspor dan meningkatnya tekanan terhadap defisit transaksi berjalan.
Namun, menurut Listya, krisis ini juga membuka jendela peluang strategis bagi Indonesia. Ketika tatanan global bergeser, negara yang cepat membaca arah perubahan dan menyesuaikan diri akan keluar lebih kuat dari ketidakpastian. Indonesia dapat mengambil beberapa langkah kunci sebagai berikut:
• Mendiversifikasi pasar ekspor dengan memperluas penetrasi ke pasar non-tradisional seperti India, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara Asia Selatan. Ini dapat dilakukan melalui perjanjian dagang bilateral, promosi ekspor berbasis digital, dan diplomasi ekonomi yang lebih aktif.
• Mempercepat substitusi impor dan transformasi industri melalui penguatan sektor manufaktur bernilai tambah, adopsi teknologi, dan integrasi industri hulu-hilir domestik. Ketergantungan pada bahan baku dan komponen impor harus dikurangi secara sistemik.
• Aktif dalam kerja sama moneter dan keuangan kawasan, seperti penguatan Local Currency Transaction (LCT), interkoneksi sistem pembayaran lintas negara seperti QRIS antarnegara ASEAN, serta keterlibatan aktif dalam forum-forum moneter regional seperti Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).
• Mengembangkan sistem pembayaran dan keuangan yang lebih mandiri dan efisien, termasuk pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) oleh Bank Indonesia, serta peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses digital untuk UMKM.
Listya berpendapat, dengan memanfaatkan peluang dari krisis dan menanggapi disrupsi global secara strategis, Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi regional yang lebih resilien, inklusif, dan berdaulat.
Menurut dia, momentum ini harus dijadikan titik tolak untuk mendefinisikan ulang arah pembangunan nasional: dari ekonomi yang reaktif terhadap krisis global, menjadi ekonomi yang proaktif membangun daya tahan dan daya saing jangka panjang.
“Kita harus membaca perubahan ini bukan sebagai ancaman semata, tetapi sebagai momen bersejarah untuk membentuk kembali strategi nasional—yang lebih berorientasi pada kemandirian ekonomi, kerja sama kawasan, dan posisi yang lebih strategis dalam tatanan dunia multipolar yang tengah terbentuk,” katanya.
