3 hours ago
13
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 berjalan secara objektif. Proses ini mengacu penuh pada data kuantitatif serta indikator kinerja yang terukur secara berkala.
Langkah ini diambil guna menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh daerah yang berkompetisi. Evaluasi performa mencakup sektor penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pembiayaan kreatif, pengendalian inflasi, hingga penekanan angka pengangguran terbuka.
"Tim yang menilai betul-betul saya awasi. Dan saya menyatakan bahwa inilah kredibilitas Kemendagri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan bahwa data yang digunakan bersifat kuantitatif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator yang dipakai merupakan isu-isu yang selama ini menjadi perhatian pemerintah, seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, dan inflasi, khusus untuk inflasi, datanya dipantau dan diperbarui setiap minggu.
Kemendagri membagi pelaksanaan apresiasi ke dalam enam regional, yakni Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara, Jawa-Bali, Sulawesi, dan Papua. Skema regional ini diterapkan agar kompetisi berlangsung lebih proporsional dan memberi ruang yang setara bagi daerah sesuai kapasitas masing-masing.
Di samping menghadiri acara apresiasi, Tito juga menjalani sejumlah agenda strategis lain di Yogyakarta. Dua di antaranya adalah kegiatan terkait program perumahan rakyat dan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali.
"Masalah perumahan ini berhubungan langsung, berbanding lurus dengan kemiskinan, pengangguran, kemiskinan ekstrem. Akar masalah yang utamanya di rumah. Kemudian Rapat Forkopimda oleh Menko Polkam. Jadi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan," jelas dia.
Tito menyampaikan bahwa rangkaian apresiasi pemda akan terus berlanjut, termasuk di regional Papua yang jadwalnya menyusul dalam waktu dekat. Program ini diharapkan mendorong daerah untuk terus berinovasi dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa program apresiasi ini sekaligus menjadi pesan kepada publik bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan baik di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus hukum yang melibatkan pejabat daerah.
"Sekaligus acara ini untuk memberikan message kepada publik bahwa terlepas tadi ada beberapa kepala daerah yang mungkin menghadapi masalah hukum, [tapi] cukup banyak kepala daerah yang peduli kepada rakyatnya. Berprestasi, bisa menangani kemiskinan, pengangguran, kemudian inflasi," tandasnya.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
