INFO NASIONAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2024. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI diserahkan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Dr Ahmad Adib Susilo kepada Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud.
"Pencapaian ini bukanlah semata-mata menjadi tujuan akhir, tetapi bagaimana aparatur mampu bekerja maksimal dan memberikan pengabdian terbaik bagi negara. Pelayanan prima kepada masyarakat harus menjadi fokus utama," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Kaltim dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Jumat 23 Mei 2025.
Pemprov Kaltim meraih WTP untuk kali ke-12 secara berturut. Capaian prestasi ini menurut Wagub Seno Aji sangat membanggakan. Prestasi yang diraih berkat kinerja dan produktivitas serta profesionalitas aparatur yang tinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI yang telah memberikan perhatian dan kerja sama harmonis selama ini. Kami ingin kerja sama yang baik ini bisa terus dilanjutkan," kata Wagub Seno Aji.
Apresiasi juga diberikan Wagub Seno Aji kepada jajaran OPD yang telah berkinerja baik dan DPRD Kaltim yang terus memberikan pengawasan. "Dengan WTP ini membuktikan kinerja OPD-OPD kita sangat baik. Bisa memberikan laporan keuangan secara transparan terbuka kepada pemeriksa sehingga pemeriksa memutuskan memberikan WTP," kata dia.
Menurut Wagub Seno, WTP ke-12 ini membuktikan Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menyampaikan laporan keuangan secara terang benderang kepada masyarakat. Wagub Seno Aji juga merespons 27 temuan dan 63 rekomendasi BPK dari hasil laporan keuangan ini.
"Evaluasi banyak, ada 27 temuan dan 63 rekomendasi. Salah satunya adalah Beasiswa Kaltim Tuntas yang menyisakan masalah. Kita akan segera rapikan dalam waktu 60 hari kerja ke depan," kata Wagub Seno.
Opini WTP ini diharapkan menjadi landasan bagi kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Diharapkan pula prestasi ini akan lebih memacu aparatur pemerintah semakin bersemangat melakukan perbaikan dan penyempurnaan di segala aspek. Antara lain sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
SEmentara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Dr Ahmad Adib Susilo sebelumnya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dengan Pemprov Kaltim. "Kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan," kata Ahmad Adib Susilo.
Empat hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan antara lain terkait kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian internal.
Sesuai hasil pemeriksaan menunjukkan penyusunan laporan keuangan Pemprov Kaltim telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Sistem pengendalian internal juga sudah berjalan secara efektif.
"Kami ucapkan apresiasi dan selamat kepada jajaran Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim sebagai pengawas. Ini prestasi membanggakan dan patut dipertahankan agar kualitas laporan keuangan semakin baik dan semakin baik lagi," kata Ahmad Adib Susilo.
Adapun pada acara ini dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dan Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta sejumlah Anggota DPRD Kaltim. (*)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
