MASYARAKAT petani di Desa Selosabrang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menyatakan keberatan atas didirikannya batalion teritorial pembangunan di sekitar wilayah tersebut. Keberatan kelompok petani itu disampaikan dalam forum dialog antara warga dan pemangku kepentingan sebagaimana yang telah tersebar di media sosial.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Salah satu akun yang mengunggah ulang potongan dialog itu ialah @suaraakarrumputt di platform Instagram. Dalam video tersebut, terlihat seorang petani menyampaikan keberatannya di hadapan Tentara Nasional Indonesia, polisi, serta pemangku desa.
Dalam orasinya itu, dia mengatakan pembangunan batalion teritorial pembangunan oleh militer berdampak pada lahan ketahanan pangan yang dimiliki Selosabrang. "Kalau (pembangunan batalion) ini dilaksanakan, habis lahan pertanian Selosabrang," kata dia.
Walhasil, dia mengatakan mata pencaharian warga Selosabrang bakal terdampak. Petani, ujar dia, di ambang kemiskinan akibat adanya pembangunan batalion teritorial Pembangunan tersebut.
Tempo menghubungi Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Letnan Kolonel Jon Young Saragi. Namun hingga berita ini ditulis upaya konfirmasi itu belum direspons.
Markas Besar TNI menyatakan bakal menindaklanjuti keberatan dari warga atas pembangunan batalion teritorial. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas mengatakan matra darat yang akan menindaklanjuti protes tersebut.
"Jajaran TNI AD sebagai pelaksana di lapangan akan mencari solusi terbaik bersama masyarakat," kata dia saat dihubungi pada Ahad, 24 Mei 2026.
Adapun Kementerian Pertahanan menargetkan pembangunan 750 batalion teritorial rampung pada 2029. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, per tahun akan ada 150 batalion teritorial yang dibangun.
Secara khusus, dia menargetkan seluruh kabupaten atau kota di Pulau Jawa sudah terbentuk masing-masing batalion teritorial pembangunan. Menurut dia, kebijakan ini dibuat untuk menjaga kedaulatan negara.
Menurut dia, pembangunan batalion teritorial pembangunan menjadi penting dalam kondisi saat ini. Misalnya, ujar dia, sebelum batalion ini terbentuk, di beberapa wilayah justru ditemukan banyak kasus kriminal seperti pembegalan.
Namun, Sjafrie mengklaim, setelah terbentuk batalion teritorial pembangunan, kasus kriminal di sejumlah daerah di Tanah air justru mengalami penurunan. Misalnya tindakan begal. "Kriminalnya hilang di atas 50 persen," ujar dia, Selasa, 19 Mei 2026.
Selain itu, dia mengklaim keberadaan batalion teritorial pembangunan dibutuhkan di lingkungan masyarakat lantaran tak hanya berperan menjaga stabilitas keamanan. "Ada prajurit itu yang dari pesantren, ada rohaniawan non-muslim. Itu mereka masuk ke gereja bersama masyarakat, yang di masjid itu bisa jadi imam, bisa jadi khatib ibadah," ujar Sjafrie.
Dia melanjutkan, prajurit batalion teritorial pembangunan juga memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya, yakni dengan menjadi tenaga pengajar membantu sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.
Keberadaan prajurit batalion teritorial di lingkungan masyarakat, kata dia, juga turut berperan dalam meningkatkan fiskal masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang mendirikan bangunan usaha di sekitar pos batalion.
