CANTIKA.COM, Jakarta - Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang mewarnai berbagai daerah pada Juni 2026, satu sosok tampil mencuri perhatian di Kota Malang. Bukan karena pidato yang berapi-api atau manuver politik yang kontroversial, melainkan karena keputusan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita turun langsung menemui mahasiswa yang berunjuk rasa.
Sikap tersebut terlihat jelas pada pertengahan Juni 2026 ketika ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar aksi bertajuk "Indonesia Gawat Darurat" di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang.
Alih-alih memilih berada di balik meja kerja, Amithya turun langsung menemui para demonstran bersama sejumlah anggota DPRD Kota Malang lintas fraksi. Di hadapan massa aksi yang melakukan long march dari Universitas Brawijaya, ia mendengarkan berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah pusat, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga kekhawatiran mahasiswa terhadap menguatnya peran aparat keamanan dalam ruang sipil.
Momen itu menjadi sorotan publik ketika Amithya secara terbuka menyampaikan sikap kritisnya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Ia mengakui berbagai keresahan yang disampaikan mahasiswa dan menilai sejumlah kebijakan pemerintah masih memerlukan penyempurnaan.
"Kami mohon maaf atas keresahan mahasiswa sekalian atas beberapa program dari pemerintah yang kurang sempurna. Kami bersama para mahasiswa, kami sampaikan kami menolak MBG," ujarnya di hadapan peserta aksi.
Perjalanan Karier Amithya Ratnanggani Sirraduhita
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akrab disapa Mia itu memilih berdialog secara terbuka dengan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya). Saat sebagian demonstran di berbagai daerah mengeluhkan minimnya respons pejabat publik terhadap aspirasi mereka, Mia justru berdiri di hadapan massa aksi dan mendengarkan langsung kritik yang ditujukan kepada pemerintah.
Momentum tersebut menjadi gambaran bagaimana gaya kepemimpinan yang selama ini melekat pada dirinya: responsif, terbuka terhadap kritik, dan berupaya menjembatani suara masyarakat dengan mekanisme pemerintahan yang ada.
Bagi Mia, dunia politik bukanlah ruang yang asing. Ketertarikannya terhadap isu-isu publik telah tumbuh sejak lama, seiring lingkungan keluarga dan aktivitas politik yang dekat dengan perjuangan melalui jalur partai. Namun perjalanan profesionalnya dimulai pada 2012 ketika ia dipercaya menjadi tenaga ahli anggota DPR RI di Senayan.
Pengalaman tersebut menjadi fondasi penting yang mempertemukannya dengan berbagai persoalan kebijakan publik dan dinamika politik nasional. Dari sana, alumnus Sastra Inggris Universitas Negeri Malang (UM) ini mulai memahami bahwa politik tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana keputusan yang diambil dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Karier politiknya terus berkembang hingga akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Malang periode 2019–2024. Pada masa itu, ia dipercaya memimpin Komisi D yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Di kursi tersebut, Mia dikenal sebagai sosok yang cepat merespons persoalan publik. Berbagai isu yang muncul di masyarakat, khususnya terkait layanan kesehatan dan pendidikan, menjadi perhatian utamanya. Rekan-rekan sejawat maupun masyarakat mengenalnya sebagai politisi yang cenderung mencari solusi dibanding memperpanjang polemik.
Pendekatan itu pula yang membangun rekam jejaknya selama menjadi legislator. Meski memiliki pengalaman politik yang panjang, Mia mengaku tidak pernah membayangkan akan menduduki kursi Ketua DPRD Kota Malang. Baginya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, apa pun posisi yang diemban.
Kepercayaan tersebut akhirnya datang pada Oktober 2024 ketika ia resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Malang. Dengan terpilihnya Mia, Kota Malang kembali mencatat sejarah dengan memiliki pemimpin perempuan di kursi legislatif tertinggi daerah. Ia menjadi perempuan kedua yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang, melanjutkan estafet kepemimpinan dari sesama kader PDIP, I Made Riandiana Kartika.
Usai dilantik, Mia langsung dihadapkan pada berbagai agenda strategis daerah. Salah satu tugas awalnya adalah mempercepat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan memastikan pembahasan berbagai dokumen penting daerah berjalan sesuai jadwal, termasuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan APBD Tahun 2025.
Di luar urusan kelembagaan, perhatian Mia tetap tertuju pada isu-isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur menjadi empat bidang yang secara konsisten ia sebut sebagai prioritas pembangunan Kota Malang.
Namun di atas semua itu, ada satu hal yang menurutnya menjadi tugas utama seorang wakil rakyat: memastikan suara masyarakat tidak berhenti di ruang aspirasi.
Karena itu, ia berulang kali menegaskan bahwa DPRD Kota Malang harus menjadi rumah yang terbuka bagi warga. Masyarakat, menurutnya, memiliki hak untuk menyampaikan berbagai persoalan dan harapan kepada para wakil yang mereka pilih.
Pandangan tersebut kembali terlihat ketika mahasiswa menggelar aksi bertajuk "Indonesia Gawat Darurat" pada pertengahan Juni 2026. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Alih-alih menghindari dialog, Mia memilih menemui massa aksi secara langsung. Ia mengakui adanya berbagai catatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang dirasakan masyarakat di lapangan. Namun sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, ia juga menegaskan pentingnya menjalankan mekanisme konstitusional dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, tidak ada kebijakan publik yang langsung sempurna sejak awal diterapkan. Yang terpenting adalah memastikan evaluasi dilakukan secara berkala dan berbagai masukan dari masyarakat diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan.
Pendekatan tersebut memperlihatkan posisi yang sering ia ambil dalam berbagai isu: berada di tengah antara aspirasi masyarakat dan tanggung jawab kelembagaan.
Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, Amithya Ratnanggani Sirraduhita terus membangun citra sebagai politisi yang mengedepankan komunikasi dan keterbukaan. Ia memahami bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, sementara tugas seorang wakil rakyat adalah memastikan kritik tersebut tidak berhenti sebagai suara di jalanan, melainkan menjadi masukan yang dapat memengaruhi kebijakan.
Bagi Mia, politik bukan hanya tentang kursi dan jabatan. Politik adalah tentang bagaimana mendengar, memahami, lalu memperjuangkan apa yang dirasakan masyarakat.
ECKA PRAMITA
Halo Sahabat Cantika, Yuk Update Informasi Terkini Gaya Hidup Cewek Y dan Z di Instagram dan TikTok Cantika.
