TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI resmi mengumumkan kepengurusan baru yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satunya ada mantan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang terpilih sebagai Direktur Utama BSI.
“Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan menjadikan pengurus perseroan semakin solid, meraih kinerja yang berkelanjutan untuk menjadikan BSI bisa bersaing di kancah global,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025. Lantas, seperti apa sosok Anggoro Eko Cahyo?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rekam Jejak Anggoro Eko Cahyo
Melihat akun LinkedIn pribadinya, Anggoro mengawali kariernya sebagai Asisten Manajer Marketing Officer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pada 1994. Selanjutnya, dia menjadi General Manager Network and Services Division pada Agustus 2011 hingga Juni 2012 di bank pelat merah yang sama.
Masih di BNI, Anggoro sempat mengemban tugas sebagai General Manager Human Capital Division pada 2012-2015 dan Managing Director of Consumer Business pada Maret 2015 hingga Maret 2018. Jabatannya kembali naik menjadi Chief Financial Officer (CFO) sejak Maret 2018 hingga 2020.
Anggoro juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BNI meski hanya selama beberapa bulan. Di sisi lain, dia sempat menjadi pimpinan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sejak 2016.
Riwayat pendidikan tinggi Anggoro dimulai dari jenjang sarjana (S1) di bidang teknik dan manajemen industri, Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan lulus pada 1992. Kemudian, dia melanjutkan studi dengan gelar magister (S2) agribisnis di Institut Pertanian Bogor (IPB) University dan tamat pada 2002.
Anggoro diangkat menjadi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan periode 2021-2026 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 23 Februari 2021. Dia menahkodai BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37B Tahun 2021 dan Nomor 38B Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, setelah masa jabatan pendahulunya, Agus Susanto berakhir.
Harta Kekayaan Anggoro Eko Cahyo
Adapun mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dilihat dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anggoro terpantau pertama kali menyampaikan total hartanya ketika menjadi Pemimpin Kantor Wilayah (Kanwil) 12 BNI Jakarta Kota. Jumlahnya kala itu sebesar Rp 1.812.528.000 per 30 September 2010.
Selanjutnya, Anggoro menjadi Pemimpin Kanwil BNI Jakarta Bumi Serpong Damai (BSD) dengan harta sebesar Rp 1.812.028.188 pada 19 Agustus 2011. Empat tahun kemudian, dia kembali melaporkan jumlah kekayaannya setelah menjadi Direktur Konsumer Banking BNI, yaitu sebesar Rp 3.858.361.468 pada 31 Agustus 2015.
Masih dalam jabatan yang sama sebagai Direktur Konsumen Banking BNI, harta Anggoro naik drastis menjadi Rp 23.808.292.297 pada 31 Desember 2017. Lalu, hartanya lagi-lagi bertambah menjadi Rp 31.131.799.382 sebagai Direktur Keuangan BNI pada 31 Desember 2018 dan Rp 44.089.539.066 sebagai Wakil Direktur Utama BNI pada 31 Desember 2019.
Selama menduduki kursi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro diketahui menyerahkan LHKPN sebanyak empat kali. Total hartanya selama tiga tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 42.422.156.697 pada 11 April 2021, Rp 59.799.193.450 pada 31 Desember 2022, dan Rp 64.336.134.430 pada 31 Desember 2023.
LHKPN terakhir yang dilaporkan Anggoro, yaitu pada Rabu, 26 Maret 2025 dengan jumlah mencapai Rp 65.782.567.773. Berikut rinciannya:
- Tanah dan bangunan: Rp 33.211.660.000.
- Alat transportasi dan mesin: Rp 1.354.000.000.
- Harta bergerak lainnya: Rp 911.250.000.
- Surat berharga: Rp 11.971.123.000.
- Kas dan setara kas: Rp 12.978.794.342.
- Harta lainnya: Rp 8.210.102.450.
- Utang: Rp 2.854.362.019.
Dalam LHKPN-nya, Anggoro menuliskan kepemilikan atas sembilan bidang tanah dan/atau bangunan yang diklaim dari hasil sendiri. Aset-aset properti dengan luas 34-42.197 meter persegi tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Tangerang, Bogor, Bandung, Sumedang, dan Denpasar.
Dia juga mengoleksi empat unit kendaraan bermotor yang diklaim berasal dari hasil sendiri. Alat transportasinya terdiri dari mobil Mitsubishi Delica 2.OL Royal (2016) senilai Rp 109 juta, mobil Porsche Cayenne Hybrid (2011) senilai Rp 620 juta, mobil Suzuki Jimny 6G5VX (4X4) M/T Jeep (2020) senilai Rp 325 juta, dan mobil Mini Cooper (2011) senilai Rp 300 juta.
