100 Hari Kabinet Prabowo: Bongkar Pasang Anggaran Amankan Ongkos Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memulai program makan bergizi gratis (MBG), janji yang sudah ia sampaikan sejak masa kampanye pemilihan presiden 2024, sebelum pemerintahannya genap berumur 100 hari. Terlaksana secara luas pada Senin, 6 Januari 2025, program usungan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu telah tersalurkan kepada setidaknya 750 ribu siswa sekolah di Tanah Air selama satu bulan pertama.

Di awal pelaksanaan MBG, pemerintahan Prabowo memiliki target melayani 15 juta penerima manfaat untuk tahun pertama. Jumlah 650 ribu siswa pada Januari ditargetkan naik menjadi 3 juta penerima manfaat hingga April 2025 dan 15 juta orang di akhir tahun. “Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi satu hari sebelum pelaksanaan MBG, Ahad, 5 Januari 2025.

Dengan target tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditunjuk untuk melaksanakan MBG mendapat alokasi Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, tak sampai dua pekan setelah program berjalan, Presiden Prabowo memberi target baru untuk Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 17 Januari 2025, Prabowo meminta percepatan pemberian MBG bagi seluruh anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang menjadi target penerima program tersebut. Sebabnya, Prabowo menerima banyak laporan masyarakat yang mengaku anak-anaknya belum merasakan MBG sejak program dimulai.

Tak tanggung-tanggung, Prabowo meminta BGN memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025. Padahal semula, target tersebut merupakan proyeksi untuk 2029. Dadan menyanggupi target baru itu selama ada penambahan anggaran. "Kami sampaikan, tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh manfaat 82,9 jiwa," kata Dadan.

Prabowo mengakui proyek memberi makan kepada 82,9 orang siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui merupakan program yang sangat besar dan tidak ringan. Meski begitu, Prabowo yakin pemerintahannya bisa mengalokasikan dana untuk MBG. "Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia," ucap Prabowo di Sumedang, Jawa Barat pada Senin, 20 Januari 2025.

Dua hari kemudian, pada 22 Januari, Prabowo meneken perintah penyisiran anggaran di instansi-instansi pusat dan daerah. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Melalui Inpres tersebut, Prabowo meminta instansi-instansi pemerintah bisa mengakumulasikan dana hingga Rp 306,69 triliun.

Menu proyek Makan Bergizi Gratis ketika kunjungan Menko PMK Pratikno dan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi di Siswa SLB B dan C Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta, 13 Januari 2025. TEMPO/Ilham Balindra

Dalam Inpres efisiensi anggaran yang diteken Prabowo, rencana penghematan Rp 306,69 triliun terdiri dari pemotongan Rp 256,1 triliun anggaran kementerian/lembaga serta Rp 50,59 triliun anggaran transfer ke daerah. Di luar itu, Inpres tersebut juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pembatasan anggaran di beberapa sektor.

Untuk efisiensi anggaran kementerian/lembaga, pemotongan yang bisa dilakukan adalah untuk belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Sementara belanja pegawai dan belanja bantuan sosial tidak termasuk. Besaran efisiensi untuk masing-masing kementerian/lembaga ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Sementara untuk efisiensi anggaran transfer ke daerah, Inpres tersebut mengatur sejumlah penghematan terhadap dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Yogyakarta, hingga dana desa.

Adapun pemerintah daerah diperintahkan untuk membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Gubernur dan bupati/wali kota juga diminta untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Para kepala daerah juga harus menyesuaikan belanja APBD mereka dengan adanya pemotongan dana transfer ke daerah dari APBN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perintah berhemat untuk kementerian/lembaga dan kepala daerah bertujuan untuk menyesuaikan anggaran program-program prioritas, termasuk makan bergizi gratis. “Tentu ada konsekuensi, mungkin butuh penambahan biaya. Sehingga dari hasil penghematan kemarin kami lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk Program makan bergizi gratis,” kata Prasetyo pada Kamis, 23 Januari 2025.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira khawatir bongkar pasang anggaran negara demi Program MBG bisa berakibat buruk. Sebab, ruang gerak fiskal pemerintah tidak begitu leluasa di tengah kondisi anggaran yang defisit.

Bhima menyoroti kemungkinan pemangkasan anggaran bisa membatasi program-program prioritas lainnya. "Yang terjadi justru MBG dengan anggaran besar bisa mengorbankan anggaran pendidikan, anggaran bantuan sosial lainnya, dan sekarang ingin menyedot dana dari APBD," kata Bhima pada Kamis, 23 Januari 2025.

Menurut Bhima, mengambil alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Program MBG bukan langkah yang paling optimal. Khususnya, kata dia, untuk beberapa daerah yang mengalami keterbatasan anggaran. "Dan itu kalau mau diambil untuk MBG, dikhawatirkan kemiskinan bukan turun tapi di beberapa daerah justru naik. Program prioritas per kepala daerah pun juga akan terhambat," ucap Bhima.

Sebenarnya, di luar Rp 71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025 untuk Badan Gizi Nasional, anggaran Program makan bergizi gratis kenyataannya mendapat dukungan dana dari sejumlah kementerian. Contohnya, anggaran dukungan Program MBG dari Kementerian Pertanian sebesar Rp 700 miliar. Anggaran tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memberi dukungan bahan baku demi kesiapan dapur-dapur MBG.

Selain itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga memberi dukungan untuk program MBG melalui dana desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa di 2025 akan dialokasikan untuk Program MBG. Anggaran itu diproyeksikan untuk menyuplai bahan baku pelaksanaan MBG dan dikelola oleh badan usaha milik desa atau Bumdes.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut menyampaikan dukungan anggaran Program MBG juga akan datang dari APBD dengan total Rp 5 triliun. Bima menyampaikan jumlah tersebut masih bisa berubah sesuai dengan sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Bima mengatakan dana itu diserap dari APBD milik daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat. “Tidak wajib, sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya,” kata Bima pada Senin, 20 Januari 2025.

Dengan dibukanya peluang MBG mendapat dana dari berbagai sektor pemerintahan, program ambisius dari Presiden Prabowo itu berpotensi menjadi beban struktur APBN. Sebab, selain ada program-program yang butuh dana tambahan, Prabowo masih harus membiayai kabinet gemuk yang dia bentuk di awal pemerintahannya.

Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memprediksi membengkaknya anggaran program dan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih bisa memperdalam defisit APBN pada 2025. "Anggaran ini jika tidak dikelola dengan baik dapat semakin memperlebar defisit anggaran negara," kata Achmad pada Jumat, 31 Januari 2025.

Untuk 2025, pemerintah menargetkan defisit atau selisih kekurangan APBN hanya sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB), yaitu sebesar Rp 616,2 triliun. Diperkirakan akan melebar hingga 2,9 persen dari PDB atau sekitar Rp 800 triliun," ucap Achmad.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama, menilai rencana penambahan anggaran Rp 100 triliun untuk Program MBG di 2025 berpotensi semakin memberatkan kas negara. Sebab, saat ini kondisi APBN sudah ketat dengan banyaknya kebutuhan belanja pemerintahan Prabowo.

Riza menilai penambahan anggaran hingga Rp 100 triliun akan berdampak kepada kemampuan fiskal pemerintah ke depan. Kondisi itu, kata Riza, bisa jadi akan membuat pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah drastis. "Tidak menutup kemungkinan, bisa ada kenaikan pajak lagi di kemudian hari, karena tidak mungkin APBN kita default," ujar Riza.

Hingga saat ini, pemerintah masih terus memutar otak untuk pembiayaan program makan bergizi. Berbagai usul tambahan dana muncul dari berbagai pihak, mulai dari para pejabat di kabinet Presiden Prabowo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga pengamat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, berharap lembaga keuangan seperti perbankan bisa ikut andil mendukung keberlangsungan MBG. Sri Mulyani menyampaikan kementeriannya bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah berdiskusi agar lembaga keuangan bisa ikut menyokong program prioritas Prabowo.

Lembaga keuangan, kata Sri Mulyani, bisa ikut andil melalui berbagai program pembiayaan atau pemberian kredit bagi pelaku usaha yang ikut menyediakan MBG. "Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu,” kata Sri Mulyani pada Jumat, 31 Januari 2025.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengusulkan pemerintah menggunakan dana dari cukai rokok untuk menutupi kekurangan anggaran Program MBG. “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” kata Irma pada Kamis, 16 Januari 2025.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menyarankan agar MBG bisa menggunakan dana zakat, infak, hingga sedekah. Sebab, kata Sultan, anggaran dari negara belum menutupi total kebutuhan dana untuk MBG. “Pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif agar program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan semangat gotong royong," kata Sultan pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Ada juga usulan agar pemerintah memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendanai Program MBG. Usulan itu disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR, Abdul Fikri Faqih. "Untuk menjangkau sasaran yang lebih luas di luar mustahik zakat, bisa menggunakan CSR dari lembaga usaha milik negara maupun swasta," kata Abdul pada Senin, 20 Januari 2025.

Sementara itu, Celios menyarankan kabinet Presiden Prabowo mengambil kebijakan fiskal yang lebih progresif untuk meningkatkan pendapatan negara agar bisa membiayai MBG. Salah satu caranya adalah melalui penerapan pajak produksi dan windfall profit tax di sektor industri ekstraktif seperti batu bara. Dari pemberlakuan dua kebijakan pajak itu saja, Celios memperkirakan pemerintah bisa mendapat tambahan pemasukan hingga Rp 90,3 triliun per tahun.

Opsi lainnya, menurut Celios, adalah melalui pajak kekayaan yang bisa dikenakan terhadap segelintir orang super kaya di Indonesia. "Tarif pajak 2 persen saja kepada 50 orang terkaya bisa menghasilkan Rp 81,6 triliun per tahun," kata peneliti Celios, Jaya Darmawan, pada Senin, 27 Januari 2025.

Ervana Trikarinaputri, Ilona Esterina Piri, dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.