Ketua Panja Utut Adianto Ungkap Arahan Megawati soal RUU TNI

Jakarta, CNN Indonesia --

Wasekjen PDIP sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto, mengungkap arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal RUU TNI.

Ia menjelaskan Mega berpesan agar RUU TNI jangan sampai jadi jalan menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. Namun, kata dia, Mega setuju bahwa prajurit TNI perlu dapat perhatian.

"Kalau Ibu [Megawati] tuh cuma jangan sampai dwifungsi kembali lagi. Supremasinya tetap sipil. Kalau sama prajurit berilah perhatian," kata Utut usai rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/3).

Dia menegaskan Mega mewanti-wanti agar RUU TNI tak mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru dengan gaya pemerintahan yang militeristik.

Utut pun memastikan sejumlah poin dalam RUU TNI justru memperkuat supremasi sipil.

"Tapi kalau Ibu, jangan kembali ke Orde Baru. Konsepnya TNI jadi sangat kuat dan militeristik. Jadi ini supremasi sipil. Dan terakhir, beri perhatian penuh kepada prajurit," tuturnya.

Sementara itu, anggota Panja RUU TNI dari PDIP, TB Hasanuddin, dalam rapat memberi tiga catatan terkait RUU tersebut. Pertama, PDIP berharap RUU TNI bisa memperkuat kerja sama TNI dengan masyarakat.

Kedua, RUU TNI akan memberi kepastian tugas prajurit di ranah sipil atau di luar tugas militer. Ketiga, perubahan batas usia pensiun TNI akan membantu prajurit dan keluarga mereka dalam memaksimalkan sumber daya.

"Berkaitan dengan beberapa pandangan di atas maka fraksi PDIP DPR RI menyatakan, menyetujui, kami ulang, menyetujui RUU TNI untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya," ucap Hasan.

Revisi UU TNI yang dibahas pemerintah dan DPR menjadi sorotan publik karena dinilai akan menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. Pembahasannya pun dianggap tak transparan dan terburu-buru.

Namun, pembahasan terus berlanjut. Hari ini, seluruh fraksi telah menyetujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.

(thr/tsa)

[Gambas:Video CNN]