18 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Demo mahasiswa besar-besaran kembali mengguncang penjuru Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia, seorang presiden didemo dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini menjadi respons atas kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai kontroversial, menciptakan ketidakstabilan ekonomi, serta merugikan masyarakat kecil.
Demonstrasi yang digelar tepat setelah pemerintahan Prabowo-Gibran genap 100 hari ini menandakan ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap jalannya pemerintahan.
Kebijakan Kontroversial dan Ketidakstabilan Ekonomi
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo Subianto telah meluncurkan berbagai kebijakan populis, seperti program Makan Bergizi Gratis dan bantuan sosial pangan. Meskipun mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat, program ini juga memunculkan banyak masalah, mulai dari pembengkakan anggaran, dugaan korupsi, hingga insiden keracunan siswa di Solo akibat konsumsi makanan dari program tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya itu, kebijakan ekonomi Prabowo juga memicu keresahan di kalangan investor. Yield obligasi negara bertenor 10 tahun mengalami kenaikan signifikan, menunjukkan ketidakpercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, kebijakan mendadak seperti pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 justru memperburuk situasi.
Tinjauan Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan skor 5 dari 10 terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo. Skor rendah ini diberikan berdasarkan berbagai kebijakan yang dinilai semrawut dan cenderung melemahkan demokrasi.
Tuntutan Demo Indonesia Gelap
Dalam demonstrasi ini, BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain:
- Efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis agar tidak terlalu besar dan boros anggaran.
- Mendesak Presiden Prabowo mengeluarkan Perppu Perampasan Aset guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi.
- Menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai melemahkan transparansi dan akuntabilitas.
- Evaluasi total pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, agar tidak menjadi lahan korupsi.
- Mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi kelas ekonomi.
- Menolak revisi UU Minerba yang berpotensi menguntungkan oligarki tambang.
- Menghapuskan dwifungsi militer di sektor sipil, agar demokrasi tetap terjaga.
- Reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri, guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Iqbal Chiesa, menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran yang justru dinilai memperburuk kondisi rakyat. “Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ungkapnya dalam pernyataan resmi BEM UI.
Indonesia Gelap: Simbol Ketakutan Masyarakat
Koordinator BEM SI, Satria Naufal, menyebutkan bahwa tajuk “Indonesia Gelap” menggambarkan ketakutan masyarakat terhadap masa depan bangsa di bawah pemerintahan Prabowo. “Di era kepemimpinan Prabowo ini, masyarakat justru kerap dihantui dengan isu dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” katanya.
Survei Indikator Politik Indonesia, yang dirilis pada 27 Januari 2025, menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mencapai 79,3 persen. Hasil survei itu sejalan dengan temuan Penelitian dan Pengembangan Kompas yang mencatat angka 80,9 persen.
Dalam survei tersebut, responden menilai positif program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan bantuan sosial pangan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kebijakan pemerintah justru tidak memiliki perencanaan yang matang, sehingga dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah kini sedang mempertimbangkan untuk menambah utang luar negeri guna membiayai program-program prioritas yang membutuhkan anggaran besar. Dengan kabinet besar yang dibentuk untuk mengakomodasi berbagai kepentingan politik, investasi pun tidak menunjukkan peningkatan signifikan di masa awal pemerintahan ini. Banyak investor yang masih menunggu kepastian kebijakan sebelum berkomitmen lebih jauh.
Di sisi lain, Prabowo juga dikritik gelombang demo mahasiswa karena tidak berfokus pada hal-hal fundamental dalam mengelola negara.
Pertumbuhan ekonomi yang lesu, turunnya jumlah kelas menengah, melemahnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri masih belum menjadi prioritas utama pemerintah. Dengan semakin banyaknya kebijakan kontroversial, banyak pihak meragukan arah kepemimpinan Prabowo dalam lima tahun ke depan.
Fery Firmansyah dan Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Sepekan Aksi Indonesia Gelap Berjalan dari Jawa, Sumatera hingga Kalimantan
