1 hour ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR terkait pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/9/2025). Erick menjelaskan sejak tahun lalu pemerintah sudah menerima usulan tiga perusahaan BUMN yang akan menerima PMN, yaitu PELNI sebesar Rp 2,5 triliun, PT KAI sebesar Rp 1,8 triliun, dan PT INKA sebesar Rp 976 miliar.
"Kita sudah mendapatkan persetujuan tahun kemarin bahwa ada tiga perusahaan yang akan diberikan PMN oleh Kemenkeu, yakni PELNI sebesar Rp 2,5 triliun, PT KAI sebesar Rp 1,8 triliun, dan PT INKA sebesar Rp 976 miliar," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (15/9/2025).
Erick menambahkan, setelah UU Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan, Kementerian BUMN menindaklanjuti usulan tambahan PMN dengan menyurati BPI Danantara pada 9 Juli 2025. Usulan tersebut kemudian dijawab Danantara pada 22 Juli 2025 dengan penyesuaian nilai PMN yang diberikan kepada tiga BUMN tersebut.
"Alhamdulillah, pada 22 Juli 2025 Danantara menyampaikan usulan PMN TA 2025 dalam rangka penugasan pemerintah kepada PELNI sebesar Rp 2,5 triliun, KAI sebesar Rp 1,8 triliun, dan INKA dengan pengurangan menjadi Rp 473 miliar," ucap Erick.
Ia menyebutkan, Kementerian Keuangan sudah menetapkan alokasi PMN tersebut melalui KMK Nomor 235 Tahun 2025 pada 26 Agustus 2025. Rinciannya, KAI mendapat Rp 1,8 triliun untuk pengadaan sarana KRL, PELNI Rp 2,5 triliun untuk pengadaan tiga kapal penumpang, dan INKA Rp 473 miliar.
Erick memaparkan, PMN KAI sebesar Rp 1,8 triliun ditujukan untuk pengadaan sarana KRL dalam meningkatkan pelayanan lintas Jabodetabek. Sedangkan PMN PELNI sebesar Rp 2,5 triliun untuk pengadaan tiga kapal penumpang.
"Ini bagian dari perbaikan pelayanan dan upaya menekan tingkat kecelakaan agar lebih maksimal. Sebagai negara kepulauan, kita wajib menyediakan perbaikan layanan kapal penumpang untuk masyarakat," tegas Erick.
Selain itu, Erick menyampaikan PMN sebesar Rp 473 miliar untuk INKA bertujuan memperkuat industri perkeretaapian nasional. Ia menuturkan, INKA kini mulai mendapat pesanan gerbong penumpang dalam negeri, gerbong angkutan batubara dari Australia, serta gerbong kelas menengah dari Bangladesh.
"Kalau di Madiun (pabrik INKA) sendiri sudah out of date, ya tentu competitiveness ini diperlukan. Apalagi pangsa pasar untuk gerbong kelas menengah bukan kelas tinggi seperti kereta cepat, saat ini sangat banyak permintaannya, tidak hanya di dalam negeri," sambung Erick.
Erick juga menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait industrialisasi komponen kereta agar tidak bergantung pada impor. Menurutnya, beberapa komponen penting seperti rem perlu mulai diproduksi di dalam negeri dengan dukungan mitra strategis.
"Tetapi ada beberapa komponen yang ditekankan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita harus coba mulai produksi sendiri. Misalnya, rem yang masih impor sekarang, kalau bisa kita cari partner. Kita lakukan industrialisasi di sini," kata Erick.
