1 hour ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/9/2025). Erick bersyukur kinerja baik Kementerian BUMN dalam beberapa tahun terakhir berupa peningkatan dividen mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR.
"Alhamdulillah, hari ini memastikan anggaran Kementerian BUMN sudah dipastikan sesuai dengan alokasi sebesar Rp280 miliar. Melihat kinerja yang telah diberikan selama ini baik. Artinya kita diapresiasi karena memang dengan terus tingginya dividen yang kita berikan," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (15/9/2025).
Erick menegaskan arah kebijakan anggaran telah menyesuaikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur transformasi peran Kementerian BUMN. Erick menyampaikan, UU tersebut mengamanatkan Kementerian BUMN bertransformasi untuk menjalankan peran baru.
Ia menjelaskan, Kementerian BUMN sebagai regulator memiliki tugas merumuskan regulasi yang berorientasi pada kontribusi BUMN terhadap program dan ekonomi nasional. Selain itu, berperan sebagai katalisator dan integrator regulasi terkait BUMN dengan seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Erick mengatakan, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham seri A dan pengelola Perum memiliki tanggung jawab memastikan keselarasan strategis antara portofolio BUMN kelolaan Danantara dengan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto serta menjaga keberlanjutan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah.
"Peran Kementerian BUMN sebagai pengawas meliputi memantau risiko portofolio, melakukan audit kepatuhan berbasis regulasi, serta memastikan prioritas BUMN sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto dan kepentingan negara," ucap Erick.
Dalam paparannya, Erick memerinci historis serapan anggaran Kementerian BUMN sejak 2021 hingga 2024. Pada 2021, serapan anggaran mencapai Rp191 miliar dari pagu Rp193 miliar atau 98,96 persen. Pada 2022, realisasi Rp197 miliar dari pagu Rp199 miliar atau 98,99 persen. Pada 2023, realisasi Rp238 miliar dari pagu Rp241 miliar atau 98,7 persen. Sedangkan pada 2024, serapan mencapai Rp297 miliar dari pagu Rp308 miliar atau 96,42 persen. Adapun hingga September 2025, realisasi mencapai Rp151 miliar dari pagu Rp215 miliar atau 70,23 persen.
"Serapan anggaran empat tahun Kementerian BUMN rata-rata lebih dari 96 persen," lanjut Erick.
Pagu anggaran Kementerian BUMN 2026 yang telah ditetapkan bersama Menteri Keuangan dan Bappenas sebesar Rp280 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk administrasi operasional Rp129,2 miliar (46 persen), fungsi regulator Rp38,1 miliar (14 persen), belanja pegawai Rp98,7 miliar (35 persen), fungsi pengawasan Rp11,7 miliar (4 persen), dan fungsi pemegang saham seri A & Perum Rp2,4 miliar (1 persen).
"Untuk anggaran 2026 kita sudah sepakati kemarin, kita tidak ada tambahan," kata Erick.
