(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginformasikan bahwa hingga Juli 2025, kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap telah menembus angka 538 megawatt peak (MWp). Kapasitas tersebut berasal dari 10.882 pelanggan PLN yang sudah menggunakan energi surya sebagai sumber listrik tambahan.
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan kapasitas PLTS atap dapat mencapai 1 gigawatt (GW) pada akhir 2025. Target jangka menengah hingga 2028 ditetapkan sebesar 2 GW dengan distribusi terbesar di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) sebesar 1.850 MW. Sementara itu, Kalimantan ditetapkan 104 MW, Sumatera 95 MW, Sulawesi 17 MW, serta Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Mapana) 7 MW.
Selain PLTS atap, pemerintah juga menyiapkan pengembangan PLTS skala besar baik darat maupun terapung. Hingga 2034, kapasitas PLTS tersebut ditargetkan menembus 17 GW. Dari potensi yang ada, PLTS terapung diproyeksikan mampu mencapai 89,37 GW di 293 titik, termasuk bendungan dan danau. Beberapa proyek seperti PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat yang sudah beroperasi dengan kapasitas 145 MW, serta PLTS Saguling, Singkarak, dan Karangkates yang masih dalam tahap pra-konstruksi, menjadi contoh konkret langkah akselerasi ini.
Program dedieselisasi juga sedang digencarkan untuk menggantikan pembangkit berbahan bakar fosil di wilayah terpencil dengan energi surya. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan dana APBN dan dana khusus untuk menjamin desa-desa di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ikut merasakan akses energi bersih.
Namun, lembaga Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pencapaian target besar ini bukan tanpa hambatan. Menurut Analis IESR Alvin Putra, tantangan utama ada pada mekanisme pengadaan energi terbarukan yang dinilai masih kurang jelas. Selain itu, masalah akuisisi lahan, seperti yang dialami proyek PLTS di Bali Barat, juga kerap menjadi penghambat di tahap awal pembangunan.
Alvin menegaskan, keterbukaan data, perencanaan sistem, dan proses perizinan harus terus ditingkatkan agar realisasi proyek PLTS bisa berjalan lancar. Dengan begitu, peluang Indonesia untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan dapat lebih terwujud sesuai rencana.
