(Beritadaerah–Jakarta) Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia menyepakati langkah bersama guna memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kesepakatan ini diarahkan untuk menopang program Asta Cita Pemerintah, terutama pada sektor ekonomi kerakyatan.
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (8/9/2025), Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Sujantoro, menuturkan bahwa sinergi tersebut mencakup pembagian beban bunga bagi program perumahan rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menyebutkan, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik menjadi landasan dalam pelaksanaannya.
Deni menekankan, kebijakan ini tetap mengacu pada disiplin fiskal dan kehati-hatian moneter, dengan pengelolaan APBN yang terukur. Belanja diarahkan pada sektor yang mampu memberi dampak luas, termasuk perumahan, koperasi desa, serta berbagai program yang terkait dengan pencapaian Asta Cita.
Dari sisi moneter, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa bank sentral menempuh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan. Ia menyebutkan, sejak September 2024 suku bunga acuan telah diturunkan hingga 125 bps ke posisi terendah sejak 2022. Intervensi pasar valuta asing dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder juga ditempuh sebagai langkah stabilisasi.
Ramdan menambahkan, BI melakukan ekspansi likuiditas, penurunan posisi instrumen moneter, serta memperkuat insentif makroprudensial. Hingga akhir Agustus 2025, pembelian SBN mencapai Rp200 triliun, disertai digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat daya tahan ekonomi.
Terkait pembagian beban bunga, kedua lembaga sepakat membagi rata biaya terkait penerbitan SBN bagi program perumahan rakyat dan koperasi desa. Mekanisme ini dituangkan dalam Keputusan Bersama dan berlaku hingga program tersebut berakhir.
Tambahan bunga yang diberikan BI terhadap rekening pemerintah tetap disesuaikan dengan program moneter untuk menjaga stabilitas. Skema ini diharapkan memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi nasional sekaligus meringankan beban masyarakat.
Kemenkeu dan BI memastikan sinergi tersebut berjalan konsisten, berhati-hati, serta berlandaskan aturan yang berlaku. Koordinasi erat antar-kebijakan dipandang penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
