2 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa retret kepala daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka.
Saat berada di Magelang pada Sabtu, 22 Februari 2025, Bima menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung jawab dalam memperkuat kompetensi setiap kepala daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Rangkaian pembekalan kepala daerah di tahun ini, kita tentu harapkan akan mencapai target-target yang betul-betul diturunkan menjadi mata acara dalam seluruh rangkaian," katanya dalam laporannya pada Pembukaan Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dikutip dari Antara.
Bima Arya menjelaskan bahwa dalam retret pembekalan ini, para kepala daerah akan diberikan berbagai materi oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Beberapa topik utama yang akan dibahas meliputi pemahaman mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi kepala daerah, konsep Asta Cita sebagai visi pembangunan nasional, serta penjabaran program kerja dari masing-masing kementerian yang berkaitan langsung dengan pemerintahan daerah.
Selain bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, retret ini juga dirancang untuk membangun hubungan yang lebih erat antar kepala daerah. Dengan adanya interaksi dan diskusi selama kegiatan berlangsung, diharapkan para peserta dapat memperkuat koordinasi serta memperlancar implementasi program kerja di tingkat daerah, sehingga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Membangun chemistry emotional bonding dan juga team building. Kedekatan antarkepala daerah akan memperkuat sinergi di masa depan,” kata Bima.
Selain itu, retret bagi kepala daerah dirancang dengan format yang lebih interaktif, yang memungkinkan terjalinnya komunikasi tidak hanya antara narasumber dan kepala daerah, tetapi juga antar sesama kepala daerah. Dengan pendekatan ini, Bima berharap akan muncul berbagai perspektif dari daerah yang bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa hingga Jumat, 21 Februari 2025 malam, dari total 503 kepala daerah, 450 di antaranya sudah hadir, sementara 53 lainnya belum hadir. Dari jumlah yang belum hadir, 5 kepala daerah mengajukan izin karena sakit, dan 1 kepala daerah memberikan izin secara tertulis.
"Kemudian ada 47 yang hingga pagi ini belum ada kabar,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa kepala-kepala daerah perlu belajar soal Akademi Militer tanpa menanamkan militerismenya.
"Saya sudah menyampaikan ini kan hanya pinjam tempat saja, kita belajar soal Akmil, bukan militeristiknya. Ada nilai-nilai penting yg juga berlaku di dunia swasta," katanya, di Magelang, Sabtu, 22 Februari 2025.
Menurutnya, retret ini mengajarkan tentang kedisiplinan melalui tes waktu olahraga, berbeda dengan Militer dan Polri yang biasanya pada pukul 05.30 WIB bisa tepat waktu. Namun, saat acara musik dimulai, suasana baru mulai ramai setelah beberapa waktu.
"Kita coba mengubah kegiatan ini selama seminggu di sini, di tempat kerja masing ketika, misalnya jam 0900 ya betul jam 09.00 mulai, jangan mundur-mundur lagi. Di daerah saya pernah undangan jam 09.00 mulai jam 12.00, ini kan tidak bagus," kata dia.
Kemudian Tito menekankan soal kebersihan di lingkungan Akmil Magelang ini salah satunya.Di kamar masing-masing, ketika meninggalkan kamar harus dirapikan kembali.
"Saya juga menyampaikan pentingnya retret ini , di antaranya adalah untuk kepala daerah untuk saling kenal," katanya.
Lebih lanjut Tito menyebutkan, ada kepala daerah di Sulawesi Tenggara yang mengumpulkan para bupati dan wali kota, lalu mereka duduk santai di atas rumput sambil berbincang-bincang.
"Di sini ada lima ruangan untuk diskusi kelompok, silakan pakai bergantian, gubernur untuk dikumpulkan wali kota dan bupati," ujarnya.
Tito turut menceritakan, selama lima tahun menjabat sebagai Mendagri, ia pernah mengunjungi beberapa wilayah di mana bupati dan wali kota belum pernah mengadakan rapat yang dipimpin oleh gubernur selama satu hingga dua tahun.
"Tidak pernah ada rapat, jadi datang rapat waktu saya datang saja, saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya , jalan sendiri-sendiri," katanya.
Dia menjelaskan bahwa seharusnya rapat tingkat provinsi diadakan setidaknya setiap 3 hingga 4 bulan sekali untuk mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang masih perlu diperbaiki serta saling membantu.
