Alasan Kodam Udayana Lanjutkan Kerja Sama dengan Unud

UNIVERSITAS Udayana atau Unud, Bali, menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Universitas Udayana telah mengesahkan perjanjian kerja sama dengan Kodam Udayana. Dokumen itu ditandatangani pada Rabu, 5 Maret 2025, tetapi baru diumumkan ke publik lewat akun Instagram resmi Universitas Udayana pada Rabu, 26 Maret 2025.

Ada beberapa klausul yang diatur dalam dokumen yang terdiri dari 20 pasal tersebut. Pasal 2, misalnya, menyebutkan ada enam ruang lingkup kerja sama antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana, yaitu dari peningkatan sumber daya manusia, pertukaran data dan informasi, hingga pelatihan bela negara.

Adapun Pasal 7 menyebutkan perjanjian kerja sama juga mengatur soal pertukaran data informasi. Klausul ini memungkinkan Kodam IX/Udayana meminta dan mendapatkan data penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan poin terakhir yang menjadi sorotan dalam perjanjian tersebut adalah pelatihan bela negara dan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Kodam IX/Udayana di Udayana. Poin tersebut tertuang dalam Pasal 8 ayat 2 perjanjian tersebut.

Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa perjanjian kerja sama itu didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada 2023.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana menolak adanya perjanjian kerja sama tersebut. Menurut mereka, perjanjian tersebut membuka peluang bagi militer mendominasi ranah pendidikan sipil.

“Penolakan ini muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu,” kata Ketua BEM Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra dalam pernyataan tertulisnya pada Senin, 31 Maret 2025.

Arma menilai perjanjian yang dijalin antara kedua instansi tersebut berpotensi mengganggu iklim kebebasan akademik di Universitas Udayana. Menurut Arma, masuknya unsur militer dapat merusak independensi institusi pendidikan tinggi, terutama dalam hal ini Universitas Udayana.

Kodam Udayana Lanjutkan Kerja Sama Meski BEM Unud Menolak

Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyatakan akan tetap melanjutkan perjanjian kerja sama dengan Universitas Udayana meski mendapat penolakan dari BEM kampus tersebut.

“Tentang kerja sama dengan Universitas Udayana, hal-hal yang baik akan kami lanjutkan dan kami optimistis kerja sama itu akan membuahkan hasil yang baik dan ini sesuai dengan program dari komando atas,” kata dia di sela-sela acara lepas sambut jabatan Pangdam Udayana dari Mayjen TNI Muhammad Zamroni ke Mayjen Piek Budyakto di Kepaon, Denpasar, Rabu, 16 April 2025, seperti dikutip dari Antara.

Ditanya soal penolakan penolakan dari mahasiswa dan BEM Universitas Udayana, Piek mengaku akan tetap melanjutkan program-program yang telah dimulai oleh Mayjen TNI Muhammad Zamroni. Program tersebut dinilai baik untuk kepentingan bangsa. 

“Kita selalu mendukung hal-hal yang baik yang sudah dirintis oleh pendahulu dan saya akan meningkatkan hal-hal yang baik tersebut menjadi lebih maju lagi,” katanya. Menurut dia, Kodam Udayana harus bersinergi dengan semua pihak untuk mewujudkan kondisi wilayah yang stabil.

Mengenai penolakan kerja sama bela negara, Pangdam mengatakan akan menjalin komunikasi dengan Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana dan mahasiswa. “Kita akan selalu mewujudkan sinergitas dan mewujudkan hal yang baik,” kata dia.

Sebelumnya, Kodam IX/Udayana menegaskan kerja sama institusinya dengan Universitas Udayana bukan merupakan bentuk militerisme atau intervensi terhadap kegiatan kampus, melainkan kerja sama bidang pembinaan wawasan kebangsaan. 

“Ini adalah tindak lanjut dari MoU Kemendikbudristek dengan TNI pada tahun 2023 sebagaimana disampaikan Rektor Unud Prof. Ir. I Ketut Suarsana dengan fokus pada penguatan karakter, wawasan kebangsaan, dan program edukatif yang partisipatif,” kata Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana di Denpasar, Rabu, 2 April 2025.

Agung menegaskan seluruh kegiatan dalam kerja sama murni bersifat edukatif dan tetap berpegang pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, tidak akan mengganggu independensi akademik, dan tidak ada sama sekali agenda militerisasi. “Kami memahami kekhawatiran mahasiswa, tetapi kami tegaskan TNI hadir sebagai mitra, bukan untuk mendominasi,” kata dia.

BEM Unud Tagih Janji Rektor soal Pembatalan Kerja Sama dengan TNI

BEM Universitas Udayana sebelumnya mengungkapkan, hingga hari kedua pasca-aksi mahasiswa, pihak rektorat belum mengirimkan surat permohonan pembatalan perjanjian kerja sama dengan TNI.

Ketua BEM Universitas Udayana I Wayan Arma Surya mengatakan, dalam hasil audiensi yang dilakukan sebelumnya, rektor menyatakan bersedia membatalkan perjanjian tersebut dan telah menyepakati tenggat waktu pengiriman surat pembatalan dalam tujuh hari kerja. Namun hingga saat ini, surat tersebut belum dikirimkan.

“Rektor bersedia membatalkan perjanjian, tapi kami belum melihat adanya surat resmi yang dikirim ke pihak TNI. Ini hari kedua dari kesepakatan satu minggu yang diberikan,” ujar Arma saat dihubungi, Kamis, 10 April 2025.

Jika dalam waktu tujuh hari kerja surat tidak dikirimkan, Arma menegaskan mahasiswa siap melakukan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar. “Gerakan kemarin belum menjadi kemenangan penuh. Kami akan terus menyalakan api perjuangan sampai tuntutan dikabulkan,” ujarnya.

Ada dua poin utama yang dituntut mahasiswa dalam sidang akbar yang digelar pada Selasa, 8 April 2025. Pertama, mendesak Rektor Universitas Udayana membatalkan kerja sama dengan Kodam IX/Udayana. Kedua, mendorong kampus untuk secara terbuka mencabut nota kesepahaman antara Kemendikbudristek dan TNI yang diteken sejak 2023.

Adapun tuntutan untuk membatalkan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan TNI yang diteken pada 2023, Arma menyebut poin tersebut dicoret dari tuntutan lokal karena rektor tidak memiliki kewenangan langsung. Karena itu, BEM akan menyampaikan aspirasi tersebut langsung ke kementerian.

Vedro Imanuel Girsang, Dani Aswara, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Reaksi Jokowi setelah Massa TPUA Mendatangi Rumahnya