5 hours ago
7
KEPALA Badan Pelaksana (Chief Executive Officer/CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan mantan Perdana Menteri Inggris Sir Anthony Charles Lynton Blair atau Tony Blair menjadi anggota dewan pengawas Danantara. Namun, Rosan tidak menjelaskan lebih lanjut alasan memilih Tony untuk menjadi dewan pengawas. “Iya salah satunya ((Tony Blair),” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin. Dia sudah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia.
Dewan penasihat Danantara diisi oleh para mantan Presiden RI, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo atau Jokowi. Adapun Pandu Sjahrir diangkat sebagai Chief Investment Officer (CIO) dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO).
Penunjukan Tony Blair sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.
Ekonom Wijayanto Samirin: Penunjukan Tony Blair sebagai Dewan Pengawas Tidak Tepat
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan penunjukan Tony Blair sebagai dewan pengawas Danantara tidak tepat. “Idealnya (Tony Blair) di dewan penasihat, bukan dewan pengawas, karena dewan pengawas punya tugas berat dengan konsekuensi hukum,” ujarnya pada Selasa, 25 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, apabila menjadi dewan penasihat, Tony Blair dapat ikut mendongkrak citra Danantara di tingkat global. Dia juga merekomendasikan beberapa tokoh global yang dapat dijadikan dewan penasihat Danantara, di antaranya peraih penghargaan Nobel bidang Ekonomi (2001), Joseph Stiglitz; ekonom Jeffrey Sachs; ekonom Hernando De Soto, hingga mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon.
Wijayanto menuturkan penunjukan tokoh besar dunia dalam struktur kepengurusan Danantara dapat berperan mendongkrak citra dan membantu membangun jaringan. “Mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan yang riil,” kata dia.
Menurut dia, tokoh global mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya adalah ketegasan menjalankan Prosedur Operasi Standar (SOP) dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta tidak rentan terhadap politisasi. “Pelibatan expat untuk posisi dewan pengawas, internal audit, direksi Danantara/ BUMN, komite, komisaris BUMN, dan lainnya boleh- boleh saja, asal mereka betul-betul membawa expertise yang kita perlukan,” tuturnya.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan: Tony Blair Teman Baik
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritik masuknya nama Tony Blair dalam jajaran Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Mantan Perdana Menteri Inggris tersebut didapuk menjadi Dewan Pengawas Danantara.
Dia menuturkan keputusan menunjuk Tony Blair sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara langkah yang tepat. “Iya bagus, Tony Blair teman baik ya,” kata dia di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 26 Februari 2025.
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) itu mengatakan, selama ini, Tony memang kerap membantu pemerintah Indonesia. “Beliau sudah lama bantu kami,” ucap Luhut.
Ketika Luhut menakhodai Kemenko Marves, Tony Blair membantunya dengan menempatkan sejumlah orang di kemenko. “Beliau juga ngasih beberapa orang kerja di Marves. Waktu itu ada sepuluh orang, kalau tidak salah,” ujarnya.
Ekonom Josua Pardede: Tony Blair Bisa Buka Akses ke Pasar Investasi Global
Adapun Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyebutkan penunjukan Tony Blair sebagai dewan pengawas Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas internasional dan menarik investor global. “Dengan latar belakang dan jaringan politik serta bisnis yang luas, kehadiran Tony Blair berpotensi membuka akses yang lebih besar ke pasar investasi global, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat (AS),” katanya di Jakarta, Selasa.
Dia menuturkan pengalaman Tony Blair dalam tata kelola pemerintahan dan investasi dapat memperkuat tata kelola Danantara, yang berkomitmen terhadap transparansi dan integritas. Namun, di sisi lain, dia tidak memungkiri terdapat potensi skeptisisme mengenai pengaruh politik dan independensi keputusan bisnis.
Dengan demikian, kata dia, penting bagi Danantara menegaskan peran dan batas kewenangan dewan pengawas untuk menjaga kepercayaan publik dan investor. Dia berpendapat keterlibatan tokoh-tokoh global dalam dewan pengawas Danantara menunjukkan komitmen mencapai standar tata kelola yang setara dengan sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara kelas dunia, seperti GIC Singapura atau Temasek.
Menurut Josua, tokoh global dapat membawa perspektif internasional, praktik terbaik dalam investasi, serta memperkuat citra Danantara sebagai entitas yang kredibel dan profesional. Kehadiran tokoh global juga dapat mengurangi kekhawatiran investor mengenai konflik kepentingan politik domestik. “Oleh karena itu, perlu transparansi yang kuat dalam peran dan kontribusi mereka untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar dia.
Anggota DPR Herman Khaeron: Siapa Pun Bisa Berkontribusi di Danantara
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron memandang siapa pun bisa berkontribusi di Danantara, termasuk Tony Blair. “Selama membuat kebaikan bagi Danantara, menurut saya, siapa pun bisa berkontribusi dan memberikan peran yang positif,” kata Herman di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Legislator Partai Demokrat itu mengatakan bergabungnya Tony Blair dapat membantu target-target besar yang ingin dicapai pemerintah berkaitan dengan pembiayaan pembangunan nasional yang sejalan dengan peran Danantara.
Meski demikian, dia mengatakan menunggu peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu untuk dapat memberikan pandangan lebih lanjut. “Kalau perpres-nya sudah keluar, barulah kami nanti ada komentarnya,” ujar anggota komisi DPR yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta badan usaha milik negara (BUMN) itu.
Hendrik Yaputra, Ervana Trikarinaputri, Jamal Abdun Nashr, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Respons Ombudsman dan KPK soal Pengawasan Danantara
