1 day ago
13
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional atau Appernas Jaya Andriliwan Muhamad menyoroti kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara. Pasalnya, hingga kini Ara belum merilis roadmap atau peta jalan program 3 juta rumah. Malah sebelumnya, Ara menyampaikan isu terkait dengan rumah gratis dan penurunan harga rumah. Teranyar, Kementerian PKP juga mengangkat isu tentang pengembang rumah subsidi nakal.
Menurut Andriliwan, situasi tidak kondusif ini bukan hanya berdampak pada pengembang perumahan, tetapi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Seharusnya dengan hadirnya kementerian PKP kami mendapat energi luar biasa,” ujar Andriliwan dalam konferensi pers lima asosiasi pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2025.
Kendati demikian, Andriliwan enggan banyak berkomentar ketika ditanya wartawan ihwal peluang Ara untuk di-reshuffle dari Kabinet Merah Putih. Menurut dia, pergantian menteri menjadi hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto. Namun, sebagai pengembang perumahan, ia ingin menyampaikan persoalan ini kepada kepala negara. “Bahwa ada seorang menteri yang mengeluarkan, kalau istilah kami itu adalah isu liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Andriliwan. “Isu yang merusak tatanan ekonomi di Indonesia dan berdampak bagi MBR sulit mendapatkan rumah.
Andriliwan berujar, keluhan ini tidak hanya dirasakan pengembang perumahan yang tergabung dalam Aspernas Jaya. Oleh karena itu, ia bersama empat asosiasi lain, yakni Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asperumnas), Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), serta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) bertemu dan menggelar konferensi pers. “Itu adalah keluh kesah yang disebabkan kegaduhan yang diakibatkan ketidaktahuan untuk mengelola kementerian yang begitu besar,” kata Andriliwan.
Situasi tak pasti yang dialami pengembang perumahan pun membuat Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah pesimistis program 3 juta rumah bisa terealisasi. Ia menilai semangat Presiden Prabowo menyediakan hunian bagi masyarakat belum bisa dijalankan Kementerian PKP. “Program ini kami sambut dengan baik dan kami anggap energi baru terkait dengan masa depan perumahan,” kata Junaidi. “Tapi, program yang disampaikan tidak tercapai kalau kondisi kementerian PKP yang gaya kepemimpinan menterinya saya anggap memancing kegaduhan di publik.”
Junaidi menyoroti wacana Ara yang sempat disampaikan ke publik, salah satunya terkait dengan isu rummah gratis. Dia berujar, isu tersebut merugikan pengembang karena banyak masyarakat yang membatalkan rencana pembelian rumah. Wacana lainnya adalah soal rencana penurunan harga rumah. Menurut Junaidi, apa yang pernah disampaikan Menteri PKP itu membuat ekosistem perumahan yang kondusif berubah menjadi gaduh.
Kemudian terkait dengan isu pengembang rumah subsidi nakal, Ketua Umum REI Joko Suranto mengatakan tudingan Kementerian PKP menyebabkan para pengembang perumahan merasa gusar. Pengembang, kata dia, merasa tidak mendapat perlindungan dan bimbingan pemerintah. Terlebih, sebelum menyampaikan masalah pengembang nakal ke publik, Kementerian PKP tidak pernah membahas perkara ini dengan asosiasi. “Kami mendapat stigma, berada di kondisi bahwa pengembang harus salah,” kata Joko.
Sebelumnya, pada Kamis, 13 Februari 2025, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman memang menyampaikan adanya pengembang nakal yang membangun rumah subsidi dengan kualitas bangunan yang buruk. Ia menemukan kondisi saluran sanitasi dan pembuangan airnya tidak sempurna sehingga menyebabkan banjir di perumahan. Heri kemudian meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dengan tujuan tertentu.
Joko mengakui ada pengembang rumah subsidi yang kinerjanya buruk. Namun, jumlahnya hanya segelintir oknum. “Tapi akhirnya itu menjadi cerita drama terus,” kata Joko. “Pengembang sudah menyediakan perumahan, menciptakan lapangan pekerjaan, membayar pajak. Tanpa bimbingan, kami jalan. Tapi kok masih kurang.”
Lebih lanjut ihwal perombakan kabinet, Ara pernah menyampaikan bahwa reshuffle merupakan kewenangan presiden. Ia berujar, presiden memiliki hak sesuai konstitusi yang harus dihormato. “Tentunya para menteri harus siap. Siapa pun yang di-reshuffle oleh presiden harus siap,” kata Ara, Kamis, 6 Februari 2025.
Adapun sejak Kabinet Merah Putih bekerja mulai 21 Oktober 2024, Prabowo Subianto melakukan reshuffle pertamanya pada Rabu, 19 Februari 2025. Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri dengan melantik Brian Yuliarto.
Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Kisruh 50 Izin Impor Ikan Tertahan, Kemendag dan KKP Saling Lempar
