TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membenarkan kabar pengunduran diri Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi. “Saya sudah mendapat laporan dari Komisaris BJB, Direktur utama menyatakan mengundurkan diri," kata Dedi di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu, 5 Maret 2025.
Dedi mengapresiasi langkah pengunduran diri tersebut. Menurut Dedi, kelembagaan berbeda dengan personal, sehingga sebagai lembaga perbankan milik rakyat Jawa Barat, BJB harus dijaga integritasnya agar tumbuh menjadi bank terpercaya di seluruh Indonesia. "Bagaimanapun tindakan yang dilakukan mantan Dirut BJB itu adalah tindakan personal. Tapi BJB sendiri adalah kelembagaan perbankan milik rakyat Jawa Barat yang harus dijaga integritasnya sehingga bisa tumbuh menjadi bank terpercaya di seluruh Indonesia bukan hanya di Jawa Barat,” tuturnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dedi mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran diri Yudi Renaldi, termasuk apakah terkait dengan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini. “Saya tidak tahu inti dari pengunduran diri itu. Tapi yang jelas bagi saya pengunduran diri itu adalah sikap yang lebih baik dibanding meneruskan memimpin BJB,” kata dia.
Dedi mengatakan, penunjukan pengganti direktur utama akan dilakukan mengikuti proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada April 2025 nanti. “RUPS sudah ditetapkan, April,” kata dia.
Dedi mengatakan tidak akan mengintervensi internal Bank BJB. “Saya tegaskan sekali lagi, gubernur Jawa Barat tidak akan mengintervensi kegiatan pelayanan yang ada di BJB , dan akan mengedepankan spirit profesionalisme siapa yang akan menjadi pimpinan di BJB,” kata dia.
Dedi mengatakan, tidak boleh ada langkah politik, intervensi politik dalam pemilihan direktur utama BJB. “Tidak boleh ada langkah-langkah politik, intervensi politik, lobi-lobi politik untuk kepentingan pemilihan dirut bank BJB. Untuk itu saya memberikan kewenangan penuh pada lembaga yang memiliki otoritas melakukan seleksi terhadap calon dirut bank Jabar,” kata dia.
Calon dirut BJB menurutnya bisa berasal dari mana saja asalkan memenuhi kriteria yang di mintanya. “Dirutnya bisa berasal dari mana saja yang penting memiliki beberapa kualifikasi. Ada empat kualifikasi yang nanti saya sampaikan sebagai orang yang hari ini memiliki tugas, memiliki saham terbesar di bank BJB sebagai gubernur,” kata dia.
Empat kriteria tersebut menurutnya, pertama harus mampu melakukan restrukturisasi di BJB agar bank tersebut menjadi lembaga yang ramping. “BJB ke depan harus menjadi lembaga yang ramping, tidak terlalu banyak orang. Jumlah direkturnya cukup 3 orang, komisarisnya cukup 3 orang. Strukturnya tidak boleh ada wakil-wakil-wakil, saya gak tahu istilah perbankannya apa, kalau dalam bahasa saya enggak boleh ada lagi wakil direktur, wakil manajer enggak boleh,” kata dia.
Kriteria kedua, lanjut dia, harus mampu melakukan restrukturisasi sumber daya manusia. “SDM yang dianggap tidak mumpuni di BJB harus berani resign karena ini bagian membangun kredibilitas lembaga perbankan, jadi jumlah orangnya jangan terlalu banyak, pegawainya jangan numpuk seperit hari ini, apalagi pegawai-pegawai yang mohon maaf tanda kutip katanya karena anak pejabat jadi pegawai BJB enggak boleh lagi. BJB itu bukan sekretariat daerah, tapi lembaga perbankan yang independen dan harus dijaga kredibilitasnya. Karena ini adalah lembaga yang sudah go-public jadi jumlah orangnya harus dirampingkan jangan terlalu banyak, pilihlah orang yang memiliki standarisasi layanan yang kuat,” kata Dedi.
Kriteria selanjutnya adalah figur direktur utama harus mampu menurunkan biaya operasional Bank BJB. “Karena biaya operasional yang tinggi cenderung inefisien. Dia harus efisien sehingga dalam bahasa saya, biaya operasionalnya minimal 45-50 persen dari total regulasi yang ada di BJB,” kata dia.
Keempat, harus mampu merampingkan Bank BJB. Kriteria terakhir, sanggup menurunkan suku bunga pinjaman bank yang banyak dikeluhkan karena terlalu tinggi. “Secara bisnis, BBJ fokus dulu ke aspek apa yang menjadi fondasi kuat di Jawa Barat, fondasi kuatnya adalah memberikan layanan pada aparatur birokart di Jawa Barat, serta memberikan layanan bagi pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat. BJB harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.