3 hours ago
8
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) khusus untuk aktivitas perdagangan karbon sebagai upaya mendukung perkembangan ekonomi rendah emisi. Langkah ini diambil guna memberikan fondasi regulasi yang jelas bagi aktivitas ekonomi baru di sektor hijau.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penyusunan KBLI 2025 sektor ESDM telah menerima 35 usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di mana 34 usulan telah disepakati. Satu kode tersisa sedang dicari penempatan yang tepat untuk perdagangan karbon.
“Kami memahami aktivitas perdagangan karbon adalah aktivitas ekonomi baru yang harus disiapkan rumahnya KBLI-nya. Perkembangan dan investasi yang masuk melalui perdagangan karbon dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian,” ujar Amalia dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan BPS tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang ESDM dan Statistik, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menambahkan, BPS telah mempelajari praktik perdagangan karbon dari beberapa negara sebagai benchmarking untuk menentukan klasifikasi yang paling sesuai dengan konteks Indonesia. Penyelesaian KBLI untuk aktivitas karbon diperkirakan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya BPS menjaga relevansi indikator ekonomi nasional, termasuk produk domestik bruto (PDB), di tengah transisi menuju ekonomi hijau. Penyusunan KBLI 2025 juga penting sebagai landasan bagi sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dan tanggung jawab kementerian terkait.
“Kolaborasi dengan Kementerian ESDM luar biasa. Partisipasi mereka sangat membantu kami menyempurnakan KBLI 2020 menjadi KBLI 2025,” kata Amalia.
BPS menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem statistik nasional dengan data berkualitas dan akurat. Dukungan dari kementerian teknis, termasuk data sektoral dan data tunggal sosial ekonomi nasional, menjadi kunci agar kebijakan energi dan sumber daya mineral berbasis bukti (evidence-based policy) dapat dilaksanakan secara efektif.
Amalia menekankan, integrasi data dan penyusunan KBLI untuk perdagangan karbon tidak hanya memperkuat statistik nasional, tetapi juga mendukung agenda pembangunan Indonesia maju yang berorientasi pada ekonomi rendah emisi. Kerja sama berkelanjutan diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi ekonomi hijau di tanah air.
