Danantara Bisa Terima Investasi Asing dan Buka Peluang Joint Venture

3 hours ago 7

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan Danantara terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk untuk mendirikan perusahaan patungan (joint venture) dan mengelola dana dari investor asing.

"Bisa. Kami bisa open untuk bersama dengan mereka. Kami terbuka kok, tadi disampaikan kami terbuka (untuk menerima joint venture)," kata Rosan usai peresmian Danantara di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Rosan, keberadaan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Danantara akan memberikan keyakinan dan kepastian bagi para investor asing yang ingin masuk ke Indonesia. Hal itu lantaran mereka sudah melihat percontohan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Jadi istilahnya we put skin of the game gitu. Jadi akan memberikan kenyamanan buat mereka bahwa, 'Oh, pemerintah Indonesia taruh duit juga kok'. Gitu, ya," ucap Menteri Investasi dan Hilirisasi ini.

Dalam konsepnya, Rosan menuturkan, Danantara merupakan lembaga investasi independen dan yang akan mengelola semua aset BUMN senilai lebih dari US$ 900 miliar, dengan proyeksi dana awal US$ 20 miliar dolar atau Rp 326 trliun.

Saat ini, ada tujuh BUMN yang asetnya dikelola oleh Danantara dan akan bertambah menjadi seluruhnya di akhir Maret nanti. Ketujuh perusahaan itu adalah PT Pertamina (Persero), Mining Industry Indonesia (MIND ID), Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero),  PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Tak hanya itu, Rosan juga menyebut 99 persen kepemilikan saham BUMN akan beralih menjadi milik Danantara, sementara Kementerian BUMN hanya akan mengelola satu persen saja. Nantinya, dividen dari perusahaan BUMN itu akan dikelola dengan cara dinvestasikan lagi ke sektor-sektor tertentu agar nilainya semakin bertambah. 

"Diolah lagi nanti sama Pak Pandu, untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, bidang pangan dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang sangat baik, yang sangat panjang," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara pada Senin, 24 Februari 2025. Ia telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. 

Prabowo mengungkap akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai US$ 20 miliar untuk sekitar 20 proyek strategis nasional. “Kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” kata Prabowo dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Kepala Negara mengklaim proyek-proyek tersebut bakal berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk negara, seperti menciptakan lapangan kerja yang bermutu serta kemakmuran berjangka panjang bagi masyarakat. “Kami tidak mau lagi menjual sumber alam dengan murah, kami tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” kata dia.

Dana sebesar US$ 20 miliar atau Rp 300 triliun itu, ujar dia, merupakan hasil penghematan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ucap dia. “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran.”

Prabowo mengatakan Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional. “Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Hendrik Yaputra dan Erkana Trikanaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |