22 hours ago
10
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan akan mengevaluasi tata ruang di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, bersama pemerintah pusat. Evaluasi tersebut mengarah pada kemungkinan diberlakukannya moratorium pembangunan di kawasan wisata tersebut.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan ada dua fokus evaluasi yang akan dia lakukan untuk kawasan Puncak. Pertama, perubahan tata ruang di kawasan Puncak. “Misalnya, perkebunan Gunung Mas ada 1.600 hektare yang mengalami perubahan peruntukan di rencana kerja PTPN. Berubah dari perkebunan menjadi agrowisata, itu yang pertama,” kata Dedi di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu, 5 Maret 2025.
Dedi mengatakan evaluasi kedua berkaitan dengan daerah aliran sungai yang berada di kawasan Puncak. "Kan di hilirnya banyak pembangunan perumahan, permukiman, dan berbagai kawasan. Dan itu kan banyak yang membuang limbah batu, limbah tanah urukan ke sungai, sehingga kemarin (banjir) Cijayanti itu naik karena itu,” ujarnya.
Dedi Mulyadi pun menyatakan siap mencabut Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 yang disebut menjadi penyebab banyaknya bangunan berdiri di lahan konservasi. Kemudian, pihaknya akan mengembalikan alam Jawa Barat agar membawa keselamatan warga Jawa Barat dan Jakarta. “Pemprov Jakarta juga harus bekerja sama agar warganya tidak membangun vila dan sejenisnya di Bogor. Kita semua harus sadar untuk menjaga lingkungan hidup," kata Dedi.
Pramono Anung Dukung Dedi Mulyadi Batasi Pembangunan Vila di Puncak
Gubernur Jakarta Pramono Anung sependapat dengan Dedi yang meminta warga Jakarta tidak membangun vila di kawasan Puncak. Maraknya pembangunan vila dan tempat wisata di Puncak turut berkontribusi terhadap banjir di Jawa Barat. “Saya termasuk yang setuju kalau memang dilakukan pembatasan untuk membangun vila-vila di Puncak. Siapa pun itu yang akan membangun, bukan hanya warga Jakarta,” kata Pramono di Gedung Dinas Teknis, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025.
Pramono mengatakan saat ini curah hujan tidak lagi berada di atas Danau Ciawi dan Sukamahi, melainkan di bawahnya yang merupakan area publik. Karena itu, dia mendukung penuh upaya Gubernur Jawa Barat membatasi pembangunan vila baru di Puncak.
Pembatasan tersebut bisa dilakukan dengan menarik Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. “Kan ada PBB. Kalau dia punya vila, ini kan menjadi tambahan dari PBB baru. Nah, yang begitu-begitu akan kami terapkan,” kata Pramono.
AHY Minta Tata Ruang Tak Sesuai Dihentikan demi Cegah Bencana
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta pembangunan dengan tata ruang yang tidak sesuai dihentikan demi mencegah bencana alam. Pria yang akrab disapa AHY ini menyinggung bencana banjir di Jabodetabek yang efeknya sangat luas.
“Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) juga berusaha menertibkan. Yang paling penting, jangan sampai ini berulang kembali, karena sering kali masalah banjir bandang tersebut adalah karena dari Puncak, atau wilayah Bogor atas yang ada tata ruangnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Inilah yang menyebabkan aliran sungai itu tidak lancar akhirnya serapannya tidak baik,” kata AHY di Bandung, Senin, 10 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan kondisinya semakin parah ketika di waktu yang sama terjadi gelombang tinggi hingga terjadi banjir rob di Pantai Utara sehingga memperburuk kondisi banjir ketika terjadi cuaca ekstrem. “Di sinilah kita lakukan berbagai upaya selain modifikasi cuaca, tapi juga mencegah itu lebih baik. Karenanya, kita perlu penertiban secara tegas sesuai dengan hukum dan aturan berlaku,” ujarnya.
Yang tak kalah penting, kata AHY, unsur sosialisasi juga harus digencarkan guna mengedukasi masyarakat agar lebih paham terhadap risikonya.
Saat ini, kata dia, banjir di Jabodetabek, khususnya di Bekasi, Jawa Barat, yang mengalami dampak cukup parah, ditetapkan status tanggap bencana untuk dilakukan penanganan lintas instansi baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan saat ini, telah dimulai program rehabilitasi. “Sekarang sudah memulai program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada beberapa infrastruktur yang hancur, yang rusak, segera harus kita perbaiki,” tuturnya.
BNPB: Penertiban Bangunan oleh Gubernur Jabar Harus Konsisten
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai positif upaya penertiban bangunan pada kawasan hutan resapan air untuk memperkecil dampak bencana banjir seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kawasan Puncak, Namun dia mengatakan hal itu harus dilakukan secara konsisten.
“Penertiban dilakukan untuk mengembalikan lagi fungsi resapan air daerah hulu (Bogor). Bila penertiban ini bisa konsisten maka 10 tahun ke depan situasi bencananya tidak separah seperti saat ini,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran konferensi ‘Disaster Briefing’ yang diikuti secara daring dari Jakarta, Senin petang.
Menurut dia, jika upaya seperti itu tidak mulai dilakukan sekarang, maka kemudian akan menjadi sumber yang berkontribusi besar pada kondisi bencana alam seperti banjir-tanah longsor, bukan hanya di wilayah hulu yang dalam hal ini kawasan Puncak, tetapi juga hilir yakni Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan seterusnya. “Kalau penertiban dilakukan secara masif, dan kita bisa mengembalikan fungsi daerah hulu itu sebagai daerah resapan, maka kita bisa berharap banyak, 3-5 tahun situasi bisa berubah signifikan,” ujarnya.
Ahmad Fikri, Mahfuzulloh Al Murtadho, M. Rizki Yusrial, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Mereka Minta Pemerintah Tak Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK
