1 day ago
15
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan sindiran terhadap kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).
Demul mengawali sindiran itu dengan menjelaskan bahwa dirinya dihujani kritik ketika merilis program pendidikan barak militer. Padahal, program itu ia klaim terbukti sukses mengubah karakter remaja yang semula bermasalah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Orang-orang pintar di Indonesia setiap hari silih berganti memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan kritik, bahwa pendidikan (barak militer) itu harus dihentikan," ujar Demul via akun Instagram @dedimulyadi71, Kamis (29/5).
"Padahal, hasilnya justru memperbaiki kondisi bangsa, walaupun ada yang mengatakan jangka pendek. Tidak ada masalah apa-apa kalau orang dalam keadaan sakit, darurat, ya harus dilakukan tindakan jangka pendek karena kalau dibiarkan akan mengalami kematian," lanjutnya.
Gubernur Jabar itu kemudian beralih membahas kasus korupsi digitalisasi pendidikan yang masih diusut Kejagung. Ia menilai kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook dengan anggaran Rp9,9 triliun itu begitu besar dan berdampak bagi orang banyak.
Namun, Demul merasa heran karena orang-orang terlihat lebih senang mengkritik kebijakannya soal pendidikan siswa nakal di barak militer ketimbang mengawal kasus korupsi ini.
Ia menyebut orang-orang itu bagai menganggap kasus dugaan korupsi tidak penting. Padahal, ia meyakini kasus tersebut jauh lebih penting karena memicu kerusakan sistem pendidikan Indonesia.
Dedi Mulyadi juga menyinggung kasus dugaan korupsi ini menjadi bukti bahwa masih banyak pemangku kebijakan di bidang pendidikan yang fokus pada proyek, alih-alih membina anak-anak Indonesia.
"Semua orang seperti tidak peduli, diam, dan seolah-olah itu tidak penting. Padahal, menurut saya, ini jauh lebih penting," ujar Dedi.
"Karena rusaknya sistem pendidikan Indonesia dan rusaknya mentalitas anak-anak karena kita terlalu fokus pada proyek, abai pada rasa dan cinta yang dimiliki anak kita," sambungnya.
"Anak-anak kita tidak akan tumbuh dengan baik manakala sistem pendidikan kita hanya didasarkan pada aspek anggaran, hanya didasarkan pada jumlah biaya, hanya didasarkan oleh ambisi untuk memperbanyak proyek di pendidikan," lanjut Demul.
Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut dalam kasus ini penyidik menemukan indikasi adanya permufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan.
Melalui kajian itu, ia mengatakan dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome yakni Chromebook. Padahal, kata dia, hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 telah menunjukkan bahwa penggunaan 1.000 unit Chromebook tidaklah efektif sebagai sarana pembelajaran.
Lebih lanjut, Harli mengatakan anggaran untuk pengadaan chromebook tersebut mencapai Rp9,9 triliun yang terdiri dari Rp3,58 triliun merupakan dana di Satuan Pendidikan dan Rp6,399 triliun melalui dana alokasi khusus atau DAK.
Kendati demikian, Harli menegaskan pihaknya masih terus menghitung nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi pengadaan laptop tersebut.
(frl/rds)
