3 weeks ago
34
TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah ramainya pelaksanaan Mudik Gratis, yang diselenggarakan berbagai instansi dan perusahaan swasta, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo berpesan kepada seluruh peserta untuk berhati-hati terhadap pungutan liar atau pungli.
“Dalam mudik kali ini kami ingin memesankan kepada semuanya, Pemerintah Jakarta betul-betul Mudik Gratis ini anti-pungli. Bahkan tadi inspektorat telah menyiapkan kipas tangan (bertuliskan "Stop Pungli") untuk dibawa dan disampaikan kepada siapapun,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis, 27 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia pun berpesan agar para pemudik segera melaporkan apabila melihat pungli melalui aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Jakarta yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pungutan Liar.
Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan melalui unit pemberantasan pungutan liar yang ada di setiap pos yang disiapkan oleh Pemerintah Jakarta.
“Kenapa pungli ini menjadi hal yang secara khusus saya sampaikan? Karena saya melihat di mana-mana permasalahan pungli ini kalau tidak ditangani secara serius, akan menjadi gejala ke mana-mana. Dan Pemerintah Jakarta secara khusus di-support (didukung) oleh Polda, Pangdam, Kejaksaan. Kami secara terbuka menentang, melawan pungli ini,” kata Pramono.
Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Posko Pengaduan Pencegahan Pungutan Liar (Posko Saber Pungli) guna memastikan pemudik terbebas dari aksi pungutan liar pada Lebaran 2025.
Layanan pos pengaduan yang disediakan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ini bekerja sama dengan Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) untuk periode 21-30 Maret 2025.
Adapun posko saber pungli ini merupakan tahun kedua dibuka di beberapa titik ramai pemudik, seperti terminal, stasiun, dan pelabuhan.
Sebelumnya, pada Kamis pagi, Pramono melepas keberangkatan peserta Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta dari Monas, Jakarta Pusat.
Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program Mudik Gratis dengan tujuan ke 20 kota-kabupaten di 6 provinsi, yakni Bandar Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Kuningan, Tegal, Pekalongan Semarang, Kebumen Cilacap, Purwokerto, Solo, Wonogiri, Wonosobo, Seragen, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Jombang, Malang, dan Sidoarjo.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) serta pelaksanaan uji kelayakan kendaraan (rampcheck) guna menjamin kelancaran dan keselamatan arus mudik Lebaran 2025.
"Kita akan evaluasi. Misalnya tadi Saber Pungli, kita bertanya bagaimana sejak pertama beroperasi, dan Alhamdulillah tidak ada laporan," kata Wakil Gubernur DKI Rano Karno saat meninjau Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis.
Rano menekankan pentingnya kesadaran petugas untuk menghindari praktik pungli, terutama di bulan Ramadhan. "Kesadaran bahwa pungli itu haram harus ditanamkan, apalagi ini bulan puasa," katanya.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa pemeriksaan kelaikan kendaraan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas prosedur formalitas. "Sopir harus benar-benar dikontrol, mulai dari waktu tidur, pola makan, hingga tes urine," ujarnya.
Rano menegaskan bahwa langkah itu bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan upaya serius untuk memastikan keselamatan penumpang.
Oleh karena itu, kunjungan yang dilakukannya sebagai bagian dari pengawasan dan persiapan arus mudik guna memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama perjalanan.
Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur mencatat jumlah penumpang terus mengalami kenaikan menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Biasanya jumlah penumpang harian sebanyak 1.500, namun pada arus mudik bisa mengangkut kurang lebih 4.000 orang dengan 300 bus.
Angka ini diprediksi akan terus naik sampai dengan H-2 atau Sabtu (29 Maret 2025) dan H-1 atau Minggu.
Inspektur Pembantu Wilayah Kota (Irbanko) Jakarta Selatan menggandeng Kepolisian untuk menindak oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) di terminal khususnya kawasan Lebak Bulus demi menjaga ketertiban umum.
Inspektur Pembantu Wilayah Kota (Irbanko) Jakarta Selatan, Nirwan Nawawi, mengatakan sebanyak 15 petugas akan menerima laporan hingga mengecek tiket bus apakah memang sesuai dengan tarif yang berlaku.
Sejak dibuka pada Jumat, 21 Maret 2025, belum ditemukan adanya laporan pungutan liar di Terminal Lebak Bulus.
Posko pemberantasan pungutan liar ini tersedia pada 21-30 Maret di sejumlah terminal, stasiun dan pelabuhan di Jakarta seperti Terminal Terpadu Pulo Gebang, Kampung Rambutan, dan Kalideres, Stasiun Gambir dan Senen serta pelabuhan Tanjung Priok dan Muara Angke.
Selain melakukan pengawasan, pihaknya juga melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi bagi warga bisa melaporkan pungli lainnya melalui aplikasi Sistem Pengaduan/Pelaporan Terpadu Saber Pungli atau "Siduli".
Aplikasi ini terhubung dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang diharapkan memudahkan masyarakat merasa aman untuk melapor.
