5 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peneliti atau periset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap 'ketangguhan' menghadapi pemangkasan anggaran. Menurut mereka, dana riset yang terbatas sudah dialami sejak awal era BRIN berdiri menggantikan lembaga-lembaga penelitian yang ada sebelumnya.
Sehingga, apa yang terjadi saat ini, ketika Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan potong anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 306,6 triliun rupiah diaku tak sampai membuat syok. Atas pemangkasan tersebut, anggaran BRIN tahun ini terdampak sebesar 35,25 persen. Dari pagu awal dapat Rp 5 triliun, tersisa Rp 3,767 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang peneliti mengungkap pagu awal itu pun telah terus berkurang dari tahun ke tahun sejak 2021 lalu, saat pertama kali lembaga-lembaga penelitian dan semua balitbang kementerian melebur ke dalamnya. Saat itu anggarannya Rp 12 triliun. “Sejak berdiri, BRIN sudah melakukan berbagai efisiensi yang tidak dilakukan lembaga lain,” katanya kepada Tempo pada Rabu 13 Februari 2024.
Dia menyebut terbiasa penerapan kerja dari mana pun (WFA), serta pengetatan penggunaan alat tulis kantor, hingga uang harian penelitian. Yang terbaru yang kini juga harus dihadapi adalah kemungkinan ditiadakannya gaji ke-13 dan 14. Itu seperti yang termaktub di antara sederet langkah efisiensi melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diusulkan oleh Kepala BRIN dalam laporannya ke DPR 5 Februari 2025.
“Jadi ketika ada Inpres efisiensi, peneliti sudah tidak terkejut. Bahkan ketika ada rencana Kepala BRIN meniadakan gaji 13 dan 14,” tuturnya.
Dia malahan berharap kondisi saat ini membuat kebijakan homebase pusat penelitian dibatalkan. Menurutnya, sebanyak 1.200 periset di daerah, termasuk dirinya, merasa tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan sentralisasi tersebut. “Justru dengan Inpres Prabowo untuk efisiensi, seharusnya kami bisa dipulangkan ke daerah-daerah karena obyek penelitian kami ada di sana,” kata dia.
Dua periset lainnya yang dihubungi terpisah dari pusat risetnya yang berbeda-beda menyatakan pendapat serupa. Mereka mengatakan bahwa masalah efisiensi bukan hal yang baru bagi BRIN.
Jika bentuk pembatasan lain diaku sudah diakrabi, rencana ditiadakannya gaji 13 dan 14 diaku dirasa mengganggu untuk saat ini. "Agak sedikit mengganggu urusan pulang kampung (mudik Lebaran) nanti mengingat semua sivitas BRIN sekarang sudah berada di Jakarta, Cibinong, dan Serpong," kata seorang di antaranya.
Sementara peneliti yang kedua menekankan dampak efisiensi anggaran di BRIN dari tahun ke tahun yang semakin terasa bagi para peneliti. Dia merinci salah satu dampak utama adalah penghapusan perjalanan luar negeri, kecuali jika didanai oleh institusi pengundang. Selain itu, dana perjalanan dalam negeri juga mengalami pemangkasan.
Lebih jauh, kegiatan riset yang telah disetujui pun belum memiliki kepastian apakah akan terkena pemotongan anggaran. "Para kepala Organisasi Riset (OR) dan kepala pusat penelitian disarankan untuk mencari dana riset secara mandiri agar program tetap berjalan," katanya mengungkapkan.
Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengaku masih mempersiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran yang hendak dilakukan ke depan. “Kami tentu harus melaksanakan dan menindaklanjuti dengan membuat berbagai langkah yang saat ini masih kami simulasikan,” kata Handoko kepada Tempo, Kamis, 6 Februari 2025.
