Hasto Sudah Bebas, Tapi Namanya Tak Masuk Jajaran Pengurus DPP PDIP 2025-2030, Ada Apa?

Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto | Instagram | kolase: Suhamdani

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Hasto Kristiyanto memang sudah dibebaskan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme amnesti dan sempat hadir dalam Kongres VI PDI Perjuangan di Bali.
Namun uniknya, saat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengumumkan jajaran kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030, nama Hasto tidak tercantum. Lho, kenapa?

Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa Megawati memilih merangkap jabatan Ketua Umum sekaligus Sekretaris Jenderal dengan pertimbangan matang. Menurutnya, keputusan itu diambil demi kebaikan internal partai dan juga kepentingan yang lebih luas.
“Ibu punya pertimbangan lebih matang lah, baik itu untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar ke depan,” ujarnya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

Meski demikian, Komarudin mengaku belum mengetahui sampai kapan Megawati akan memegang posisi Sekjen. Ia meyakini, penentuan pengganti sepenuhnya akan diputuskan oleh Megawati pada waktu yang dianggap tepat.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Bidang Kesehatan PDIP, Ribka Tjiptaning. Menurutnya, rangkap jabatan adalah hak prerogatif Megawati.
“Iya, semua kan hak prerogatif Ibu. Kalau Ibu belum umumkan ya belum, masih Ibu,” tegasnya. Ia menambahkan, setiap langkah Megawati pasti dilandasi perhitungan politik yang matang.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Megawati dalam forum Kongres VI PDIP di Nusa Dua, Bali. Selain menetapkan dirinya sebagai Sekjen, Megawati juga melantik 37 pengurus pusat untuk periode 2025-2030. Prosesi pelantikan diawali dengan ajakan Ketua Umum untuk mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama di atas panggung utama.

Formasi pengurus yang dibacakan mencakup berbagai bidang strategis partai. Sejumlah nama besar masuk dalam jajaran ketua bidang, antara lain Puan Maharani di Bidang Politik, Ganjar Pranowo di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Basuki Tjahaja Purnama di Bidang Perekonomian, dan Rano Karno di Bidang Kebudayaan.

Di sektor lainnya, Tri Rismaharini dipercaya memimpin Bidang Penanggulangan Bencana, Yasonna H. Laoly di Bidang Reformasi Hukum dan HAM, serta Muhammad Prananda Prabowo yang mengisi Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.

Struktur kepengurusan juga memuat jajaran sekretariat dan bendahara. Menariknya, posisi Sekretaris Jenderal tetap dipegang langsung oleh Megawati, dibantu lima wakil sekjen, termasuk Dolfie O.F.P., Utut Adianto, Sri Rahayu, Adian Yunus Yusak Napitupulu, dan Yoseph Aryo Adhi Dharmo. Posisi bendahara umum diamanahkan kepada Olly Dondokambey, dengan dua wakil bendahara Rudianto Tjen dan Yuke Yurike.

Meski menuai sorotan, jajaran elite PDIP kompak menyatakan keyakinannya bahwa rangkap jabatan ini adalah strategi Megawati untuk menjaga soliditas dan arah gerak partai menjelang dinamika politik lima tahun ke depan. [*]  Berbagai sumber