5 days ago
11
CNN Indonesia
Kamis, 20 Mar 2025 23:35 WIB
Ilustrasi. Eks Deputi KSP Yanuar Nugroho mengatakan rakyat tak perlu takut dengan penguasa. Penolakan terhadap UU TNI harus terus disuarakan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono.)
Jakarta, CNN Indonesia --
Mantan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho mengatakan rakyat tak perlu takut untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil revisi UU TNI yang baru saja disahkan DPR.
Ia mengatakan penolakan terhadap UU TNI bisa ditempuh lewat pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin masih panjang jalannya. Penolakan atas RUU TNI yang sudah diketok palu hari ini terus digaungkan. Kalau perlu langsung judicial review lagi," kata Yanuar dalam orasinya di Aksi Kamisan ke-856 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/3).
Yanuar sempat mengenalkan jika dirinya pernah menjabat sebagai Deputi di KSP selama tujuh tahun sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Dan sekarang saya di sini memprotes mereka yang ada di sana [menunjuk arah Istana]," kata dia.
Yanuar mengatakan banyak pihak menganggap revisi UU TNI yang telah disahkan sebagai muslihat dan pembohongan.
Terlepas dari itu semua, ia menekankan bahwa rakyat tak perlu takut untuk bersuara menyatakan penolakan. Menurutnya, penguasa paling suka untuk mengontrol rakyat dengan rasa takut.
"Kita tak boleh takut. Jangan pernah gadaikan diri kita dan hanya bilang enggak mau. Karena nanti jangan-jangan itu yang dimaksud mereka. Kalau anda tunduk, anda menyerah. Kita tak boleh menyerah," ucap Yanuar.
Selain itu, Yanuar melihat Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang menentukan nasib bangsa. Ia mengatakan buah hasil reformasi 1998 satu demi satu sudah dihancurkan, mulai dari KPK sampai kembalinya dwifungsi TNI.
Ia mengatakan bakal ada tipu muslihat lain ke depannya. Dia berpendapat masih ada rencana DPR untuk merevisi UU Polri. Karena itu, napas masyarakat sipil harus panjang untuk menolak aturan tersebut.
"Akan ada revisi UU Polri. Napas anda harus panjang. Dan anda tak boleh takut menyuarakan hal sama pada saatnya nanti. Lawan," kata dia.
Pembahasan RUU TNI dinilai tidak transparan dan buru-buru. Selain itu, warga menilai RUU TNI ini menjadi pintu masuk bangkitnya dwifungsi angkatan bersenjata.
Namun, pemerintah dan DPR tetap mengesahkannya dalam rapat paripurna pada pagi tadi. Sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi hari ini menolak UU TNI.
(rzr/tsa)
