Ini Jurus Pemerintah untuk Menekan Harga Rumah Hingga 50 Persen

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah tengah berupaya menjawab krisis keterjangkauan rumah dengan strategi yang menitikberatkan pada pengelolaan lahan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyebut tanah sebagai akar dari mahalnya harga rumah di Indonesia.

Menurutnya, jika pemerintah mampu mengendalikan harga tanah dan memangkas jalur perizinan yang rumit, maka harga rumah bisa ditekan hingga separuhnya.

“Tanah adalah isu utama dalam kebijakan perumahan sosial. Kalau harga tanah bisa ditekan dan perizinan disederhanakan, kita bisa menurunkan harga rumah sampai 50 persen,” ungkap Fahri dalam Diskusi Tematik di sela-sela Konferensi Infrastruktur Internasional (ICI) 2025 di Jakarta, Rabu (12/6/2025).

Fahri menyampaikan bahwa pendekatan pembangunan perumahan harus disesuaikan dengan karakter wilayah. Di daerah pesisir, misalnya, hunian bisa digabungkan dengan kawasan wisata maritim. Sedangkan di pedesaan, konsep renovasi rumah lebih sesuai. Sementara di kota-kota besar, hunian vertikal menjadi pilihan utama.

Ia bahkan menyebut potensi Indonesia untuk memiliki ribuan destinasi unggulan baru jika pesisir dikelola sebagai kombinasi antara hunian dan pariwisata.

“Kita bisa menciptakan 13.000 Maladewa baru jika kawasan pesisir dikembangkan secara terpadu,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025), Fahri menambahkan bahwa pemerintah memiliki cadangan tanah negara yang dikelola Kementerian Keuangan. Tanah-tanah tersebut, kata dia, bisa disewakan atau dijual murah untuk mendukung pembangunan rumah terjangkau.

“Kalau tanah dari negara bisa disewa atau dibeli murah, pengembang hanya tinggal fokus ke biaya konstruksi. Itu artinya harga rumah bisa turun drastis,” jelasnya.

Ia mendorong kolaborasi antara pengembang dan berbagai pemilik lahan, termasuk Bank Tanah, BUMN, dan pemerintah daerah. Menurutnya, keterlibatan semua pihak sangat krusial untuk menciptakan ekosistem perumahan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai pendekatan terintegrasi dalam pembangunan perumahan sejalan dengan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Setiap pembangunan infrastruktur harus berdampak langsung bagi masyarakat. Inovasi berbasis wilayah adalah cara kita menjawab tantangan zaman,” ujar AHY saat menutup forum ICI 2025.

Konferensi ICI 2025 sendiri menjadi ajang strategis yang mempertemukan ribuan peserta dari lebih dari 30 negara, termasuk investor besar seperti World Bank, ADB, dan GIC Singapura. Dengan kehadiran berbagai pemangku kepentingan, forum ini diharapkan mendorong kolaborasi nyata dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau di Indonesia. [*]

Berbagai sumber