Ini Jurus Menkeu Purbaya Dongkrak Penerimaan Negara Tanpa Harus Ngutang

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewo / Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan strategi besar untuk memperkuat kas negara tanpa harus mengandalkan utang secara berlebihan. Sejak awal menjabat September 2025 lalu, ia bergerak cepat dengan sejumlah langkah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, optimalisasi penerimaan pajak, hingga reformasi sistem fiskal.

Purbaya meyakini, jika roda ekonomi dipacu lebih kencang, maka penerimaan negara otomatis meningkat dan ruang pembiayaan pembangunan pun makin luas tanpa harus mengutang besar-besaran. “Kalau pertumbuhan ekonomi bisa melaju lebih cepat, dengan APBN yang sama pendapatan pajak akan lebih tinggi,” ujarnya saat rapat dengan DPR di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Langkah awalnya cukup berani. Ia memindahkan dana pemerintah yang selama ini parkir di Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional senilai Rp200 triliun. Tujuannya, mempercepat peredaran uang primer dan menambah likuiditas sektor riil sehingga daya beli masyarakat meningkat. “Dengan mengelola uang negara secara tepat, dampaknya signifikan pada pertumbuhan ekonomi sekaligus penerimaan pajak,” tegasnya.

Tak berhenti di situ, Kemenkeu juga menyiapkan paket stimulus ekonomi yang disebut “8+4+5” – delapan program akselerasi tahun berjalan, empat program lanjutan tahun berikut, dan lima program khusus penciptaan lapangan kerja. Skema ini diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian pada kuartal IV-2025 dan memperkuat basis penerimaan pajak 2026.

Purbaya memaparkan setiap tambahan 1% pertumbuhan ekonomi berpotensi memberi tambahan penerimaan negara sekitar Rp220 triliun. Sementara kenaikan 0,5% bisa menambah sekitar Rp110 triliun. “Ini yang kita kejar, memperluas basis ekonomi agar pajak yang masuk makin besar tanpa menaikkan tarif,” katanya.

Di sektor perpajakan, pemerintah menargetkan penagihan kepada sekitar 200 penunggak pajak besar yang nilainya ditaksir Rp50-60 triliun. Penertiban rokok ilegal, pengawasan kepabeanan, serta penguatan pengawasan di pintu-pintu impor juga digencarkan untuk menutup kebocoran pendapatan negara.

Sementara itu, pembenahan sistem pajak inti (Coretax) dipercepat agar data makin transparan dan kepatuhan wajib pajak meningkat. Dengan sistem ini, transaksi perpajakan tercatat lebih akurat dan potensi penerimaan yang hilang dapat ditekan.

Tak hanya pajak, pemerintah juga memaksimalkan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) serta sektor bea dan cukai. Tujuannya menutup celah penerimaan yang belum tergarap optimal. Purbaya menegaskan utang tetap digunakan secara hati-hati (countercyclical) hanya ketika ekonomi membutuhkan stimulus tambahan, bukan sebagai instrumen utama pembiayaan.

“Pendapatan negara harus jadi andalan utama. Dengan tata kelola fiskal yang tepat, kita bisa mengurangi ketergantungan pada pinjaman baru,” tandasnya.

Dengan kombinasi dorongan pertumbuhan ekonomi, penertiban pajak, reformasi sistem perpajakan, dan optimalisasi PNBP, Purbaya optimistis APBN ke depan lebih sehat, belanja negara berjalan produktif, dan pembangunan tetap berlanjut tanpa beban utang berlebihan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring