Jokowi Bantah Keras Hasto: Mengancam untuk Tidak Dipecat Gunanya Apa?

3 days ago 12

CNN Indonesia

Kamis, 27 Mar 2025 16:50 WIB

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat.ANTARA/Aris Wasita

Solo, CNN Indonesia --

Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi sidang pembacaan nota keberatan alias eksepsi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam eksepsinya, Hasto menyinggung adanya seseorang yang mengaku sebagai utusan pejabat tinggi negara yang memintanya mengundurkan diri. Hasto juga diminta tidak memecat sejumlah kader PDIP.

Hasto pun mengaku menerima ancaman akan jadi tersangka apabila Jokowi dipecat dari PDIP.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Jokowi, tuduhan Hasto dalam eksepsinya tersebut tidak masuk akal. Ia mempertanyakan apa manfaat yang ia dapatkan jika masih berada di PDIP.

"La, wong, mengancam untuk tidak dipecat itu gunanya apa? Untungnya apa? Ruginya apa? Itu lho," kata Jokowi saat ditemui di kediamanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/3).

Ia sendiri tidak merasa keberatan dengan pemecatan yang dilakukan partai kepadanya dan sejumlah anggota keluarganya.

"Wong dipecat juga biasa-biasa saja," kata Jokowi.

"Apa coba (efek dipecat dari PDIP)? Coba? Coba dipikir secara logika," lanjutnya.

Sebelumnya, Hasto dalam eksepsinya mengaku menerima ancaman akan ditersangkakan apabila Jokowi dipecat dari PDIP.

"Bahwa sejak Agustus 2023 saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah Pemilu Kepala daerah Tahun 2024," ujar Hasto membacakan eksepsinya.

Puncak intimidasi terjadi setelah DPP PDIP resmi memecat Jokowi dan mengumumkannya ke publik.

Hasto menuturkan tekanan mulai dirasakan pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDIP setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai.

"Pada periode itu ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap," kata dia tanpa menyebut detail utusan dimaksud.

(syd/gil)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |