Jumlah PSU Naik, Perludem: Indikasi Banyak Masalah dalam Proses Pilkada 2024

3 hours ago 7

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, menyoroti tingginya jumlah pemungutan suara ulang (PSU) yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini.

Peneliti Perludem Haykal mengatakan, apabila dibandingkan dengan jumlah PSU di pilkada periode sebelumnya, jumlah PSU di Pilkada 2024 cenderung naik sekitar 25 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Ini jadi salah satu indikasi telah terjadi permasalahan dalam proses penyelenggaraan pilkada," kata Haykal dalam Telekonferensi, Kamis, 27 Februari 2025.

Ia merinci, pada penyelenggaraan Pilkada 2021, terdapat 16 daerah yang diperintahkan Mahkamah untuk menyelenggarakan PSU, dengan 2 di antaranya diperintahkan menyelenggarakan PSU di seluruh TPS.

Namun, ia melanjutkan, di Pilkada 2024, terdapat 24 daerah yang diperintahkan Mahkamah untuk menghelat PSU, dengan 14 daerah dipertintahkan untuk menyelenggarakan PSU di seluruh TPS.

"Hal ini menjadi catatan penting untuk evaluasi penyelenggaraan pilkada," ujar Haykal.

Syahdan, kata dia, meski secara jumlah, banyaknya daerah yang diperintahkan untuk menyelenggarakan PSU masih cenderung sedikit ketimbang jumlah keseluruhan daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Tetapi, komparasi seperti itu tidak dapat dilegitimasi untuk menyimpulkan jika penyelenggaraan Pilkada 2024 telah berjalan baik-baik saja.

Haykal menjelaskan, dalam proses pelaksanaan pilkada, tidak dapat dilakukan komparasi yang merujuk hanya pada angka semata. Namun, juga mengenai kenaikan jumlah PSU yang cukup signifikan.

"Ketika jumlah PSU itu naik, ini adalah hal yang tidak dapat dibenarkan," ucap Haykal.

Adapun, Mahkamah telah rampung membacakan keseluruhan sidang perkara gugatan perselisihan Pilkada 2024 dari total 310 permohonan yang diajukan oleh masing-masing tim hukum pasangan calon.

Dalam pembacaan putusan sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 yang dihelat pada 24, Februari kemarin, Mahkamah memerintahkan 24 daerah menyelenggarakan PSU.

Berikut, daftar 24 daerah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan PSU:

1. Kabupaten Pasaman – Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

2. Kabupaten Mahakam Ulu – Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

3. Kabupaten Boven Digoel – Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

4. Kabupaten Barito Utara – Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

5. Kabupaten Tasikmalaya – Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

6. Kabupaten Magetan – Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025

7. Kabupaten Buru – Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025

8. Provinsi Papua – Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

9. Kota Banjarbaru – Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

10. Kabupaten Empat Lawang – Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

11. Kabupaten Bangka Barat – Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025