4 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 buka suara terkait agenda pelantikan yang batal digelar pada 6 Februari 2025. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pelantikan kepala daerah ditunda lantaran pemerintah menunggu pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap pilkada bersengketa terlebih dahulu.
“Pelantikan yang non-sengketa MK, sebanyak 296 (kepala daerah) yang semula dijadwalkan pada 6 Februari akan disatukan dengan (kepala daerah) yang hasil putusan dismissal (ditolak lewat putusan sela),” kata Tito Karnavian dalam konferensi pers di kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jumat, 31 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Awalnya, pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu menyepakati jadwal pelantikan gelombang pertama pada 6 Februari 2025. Sesuai hasil rapat di DPR pada 23 Januari lalu, pelantikan gelombang pertama terdiri atas 296 kepala daerah terpilih yang kemenangannya tidak digugat ke MK. Sedangkan pelantikan kepala daerah terhadap 249 daerah lainnya menunggu putusan.
Lantas seperti apa tanggapan sejumlah kepala daerah terpilih terkait penundaan pelantikan ini?
1. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung
Pramono Anung tidak mempermasalahkan penundaan pelantikannya bulan depan. Gubernur Jakarta terpilih usungan PDIP itu mengatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat. Ia juga tidak ambil pusing penundaan eksekusi program imbas dari pelantikan yang diundur. Terpenting, dirinya dan tim memiliki hampir 40 program untuk kerja 100 hari pemerintahannya.
“Sepenuhnya kewenangan oleh pemerintah pusat mau kapanpun dilantik saya monggo,” kata Pramono usai syukuran kemenangan Pilkada Jakarta di Jimbaran Resto, Ancol, pada Jumat.
2. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi
Ahmad Luthfi selaku Gubernur Jawa Tengah terpilih juga tidak mempermasalahkan penundaan pelantikan kepala daerah. Pernyataan itu disampaikan usai Rembug Ngopeni Ngelakoni di Kalipepe Land, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 1 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
“Ditunda tidak masalah, yang penting penetapan, tapi prinsipnya dengan adanya pencabutan (gugatan di Mahkamah Konstitusi), 90 persen kayaknya sudah jadi,” katanya.
Sambil menunggu pelantikan, saat ini kandidat usungan KIM Plus itu mengaku terus belanja masalah dengan turun ke berbagai daerah di Jawa Tengah. “Setelah adanya pencabutan (gugatan dari pihak lawan), kami mengambil langkah cepat dengan melakukan rapat koordinasi, di mana rapat koordinasi ini sudah kami bentuk tim transisi,” ujarnya.
3. Wali Kota Mataram terpilih H. Mohan Roliskana
Menanggapi kabar ditundanya pelantikan kepala daerah, H. Mohan Roliskana selaku Wali Kota Mataram terpilih mengatakan bangga akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena itu dia siap menunggu jadwal baru pelantikan kepala daerah serentak. Mohan mengatakan adanya informasi pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden Prabowo menjadi penghargaan dan penghormatan luar biasa.
“Tentu ada kebanggaan luar biasa bagi saya pribadi,” katanya di Mataram, Jumat.
4. Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan
Menanggapi soal diundurnya jadwal pelantikan kepala daerah, Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan pihaknya menghormati kewenangan pemerintah. Menurutnya, pelantikan kepala daerah adalah momentum penting untuk memulai pelaksanaan program kerja dan mewujudkan visi-misi pemerintahan baru.
“Kami menghormati kewenangan Pemerintah Pusat dalam menentukan jadwal pelantikan dan akan mengikuti segala ketentuan serta peraturan yang berlaku,” ujar Farhan dalam keterangannya, Ahad, 2 Februari 2025.
5. Bupati Lumajang terpilih Indah Amperawati
Indah Amperawati, Bupati Lumajang terpilih, mengaku tidak mempermasalahkan pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah yang mestinya digelar pada 6 Februari 2024. Indah mengatakan, ia dan pasangannya, Yudha Adji Kusuma, menghormati keputusan pemerintah pusat dan akan mengikuti jadwal yang akan ditetapkan nantinya.
“Pada prinsipnya kami harus mengikuti jadwal pemerintah pusat,” kata Indah di Lumajang, Sabtu, 1 Februari 2025.
Namun, Indah mengatakan, kendati tidak memiliki dampak signifikan, pengunduran jadwal pelantikan tetap menimbulkan dampak berupa waktu realisasi program kerja yang juga ikut mundur. Oleh sebab itu, ia berharap, pelantikan kepala daerah bisa disegerakan.
“Kalau pengaruh gak begitu signifikan. Tapi kalau bisa lebih cepat ya lebih baik, agar program untuk masyarakat ini bisa segera jalan,” katanya.
6. Wali Kota Bogor terpilih Dedie A Rachim
Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim, juga memberikan tanggapan terkait pelantikan kepala daerah yang diundur. Menurutnya, pihaknya tidak mempermasalahkan terkait rencana pengunduran jadwal pelantikan ini. Ia pun menyerahkan rencana pelantikan ini ke pemerintah pusat.
“Tidak apa-apa, kita nunggu saja apapun keputusan dari pusat. Bagaimana pertimbangannya bagi kita sama saja,” kata Dedie A Rachim.
Vedro Imanuel Girsang, Daniel Ahmad Fajri, dan Sapto Yunus berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
