Kemenkes Minta STR Dokter Terduga Cabul di Garut Dicabut, Bagaimana Aturannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara resmi telah mengirim surat kepada Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) guna meminta agar surat tanda registrasi (STR) milik seorang dokter kandungan yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap pasien di Kabupaten Garut dicabut.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyatakan, jika hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran etik dan disiplin profesi, KKI akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan sementara STR tenaga medis tersebut. Selain itu, Kemenkes juga akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan setempat untuk mencabut surat izin praktik (SIP) milik yang bersangkutan.

Juru bicara Kemenkes, Widyawati, menyampaikan pencabutan STR secara langsung mempengaruhi izin praktik dokter yang terkait. “Yang bersangkutan tidak dapat melakukan pelayanan karena SIP-nya otomatis dicabut. Hal ini untuk melindungi masyarakat,” kata Widyawati kepada Tempo, Selasa, 15 April 2025.

Ketua Majelis Disiplin Profesi Sundoyo menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan guna menelusuri dugaan pelanggaran dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter kandungan tersebut. "Keputusan belum ada karena kita harus pleno dulu, tapi secepatnya," ujar Ketua Majelis Disiplin Profesi Sundoyo, di Polres Garut, Rabu, 16 April 2025

Tim majelis yang bertugas di Garut telah memeriksa MSF, tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan, serta klinik tempat MSF bekerja, termasuk pasien yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual. Namun Sundoyo enggan menyampaikan apa saja yang dtemukan selama pemeriksaan.

"Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di FK Unpad. Namun, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak (bisa) memastikan hal tersebut," kata Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad atas nama pimpinan Unpad, Dandi Supriadi, di Bandung, Selasa, 15 April 2025.

Menurut dia, jika terbukti terduga pelaku memang benar orang yang dimaksud, saat ini yang bersangkutan telah lulus dan bekerja sebagai tenaga profesional, sehingga tidak lagi berada dalam lingkup tanggung jawab Unpad.

"Karena itu, kasus ini berada di luar kewenangan Unpad maupun institusi pendidikan lain tempat pelaku pernah menempuh studi. Artinya, permasalahan ini tidak lagi menjadi urusan institusi pendidikan," ujarnya.

Karena itu, kata dia, proses pembuktian, penjatuhan sanksi hukum, maupun sanksi profesi atas kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, yakni kepolisian, pihak rumah sakit, dan organisasi profesi terkait untuk memberikan pembinaan.

Sigit Zulmunir, Dinda Shabrina, dan Antara ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.