8000 Hoki Online Data Agen server Slot Maxwin Myanmar Terkini Pasti Win Online
hokikilat Data Login server Slots Maxwin Thailand Terbaru Gampang Menang Full Banyak
1000hoki.com List Agen situs Slots Maxwin Terbaru Pasti Lancar Jackpot Full Setiap Hari
5000hoki Data Akun website Slot Maxwin Vietnam Terkini Sering Lancar Menang Full Non Stop
7000hoki List Daftar situs Slots Maxwin Malaysia Terkini Pasti Scatter Non Stop
9000 Hoki Online Data Akun server Slot Maxwin Vietnam Terpercaya Gampang Lancar Jackpot Non Stop
Alternatif Login Slots Gacor server Thailand Terkini Gampang Lancar Jackpot Online
Idagent138 Slot Anti Rungkat Terbaik
Luckygaming138 Daftar Akun Slot Anti Rungkad
Adugaming Daftar Id Slot Game Terbaik
kiss69 login Id Slot Game Online
Agent188 login Slot Gacor Terbaik
Moto128 Id Slot Maxwin
Betplay138 Slot Anti Rungkad Online
Letsbet77 Slot Online
Portbet88 Daftar Slot Game Terpercaya
Jfgaming168 login Akun Slot Anti Rungkat Terbaik
MasterGaming138 Daftar Akun Slot Anti Rungkat Terbaik
Adagaming168 login Id Slot Anti Rungkat
Kingbet189 Daftar Akun Slot Maxwin Terbaik
Summer138 login Id Slot Anti Rungkat Terbaik
Evorabid77 Daftar Akun Slot
bancibet Slot Gacor Terbaik
adagaming168 login Akun Slot Game Online
CNN Indonesia
Senin, 03 Mar 2025 15:13 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambangi Komisi I dan III DPR RI untuk memberikan surat terbuka penolakan pembahasan RUU TNI dan Polri, Senin (3/3) hari ini.
Kepala Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus menjelaskan surat penolakan itu diberikan karena RUU TNI dan Polri dianggap tak menjawab permasalahan yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menilai substansi yang kemudian dibahas atau diatur lebih lanjut dalam undang-undang revisi itu tidak mampu menjawab persoalan kultural di institusi baik TNI maupun Polri," kata Andrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Terkhusus RUU Polri, Andrie menilai ada potensi kewenangan kepolisian menjadi tumpang tindih dengan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN).
Sebab, kata dia, RUU Polri mengatur penambahan kewenangan intelijen dan keamanan bagi Korps Bhayangkara.
"Di satu sisi berkenaan dengan TNI kami melihat ada upaya pengaturan perluasan jabatan sipil yang kemudian diperbolehkan begitu ya menduduki jabatan-jabatan tertentu dan diisi oleh prajurit aktif," jelas dia.
"Hal ini kami menilai sangat bermasalah dan berpotensi mengembalikan pemerintahan pada rezim orde baru atau rezim Soeharto selama 32 tahun," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan salah satu poin pembahasan dalam revisi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah terkait perubahan masa pensiun dan usul penghapusan aturan yang melarang prajurit berbisnis.
Usia pensiun prajurit diatur dalam pasal 53 UU TNI berbunyi 'Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama'.
"Itu-itu saja. Masa pensiun seputar itu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Teranyar, Anggota Komisi I Hasanuddin mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memperluas pembahasan perubahan sejumlah pasal dalam RUU TNI.
Komisi I DPR hingga saat ini belum menetapkan jadwal pembahasan revisi UU tersebut meski pemerintah mengirim Surat Presiden (Surpres) untuk membahasnya.
Menurut Hasan, perluasan pembahasan masih dimungkinkan seiring dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR nanti.
"Mungkin ada perubahan pasal, atau penambahan dan sebagainya. Dinamika itu akan terus terjadi dalam proses nanti Panja itu bekerja antara Panja Komisi I dengan Panja pemerintah," kata Hasan saat dihubungi, Kamis (20/2).
(wis/wis)