1 month ago
33
8000 hoki Data Daftar website Slots Gacor Myanmar Terbaik Sering Win Non Stop
hokikilat.com Data Daftar web Slot Gacor Cambodia Terbaik Gampang Lancar Jackpot Full Online
1000 Hoki Online Demo situs Slot Gacor Terpercaya Mudah Lancar Menang Online
5000 Hoki Online Login web Slot Gacor China Terkini Pasti Lancar Win Terus
7000hoki.com Daftar situs Slot Maxwin Malaysia Terbaru Gampang Jackpot Online
9000 hoki Data Agen web Slots Maxwin Cambodia Terbaru Sering Lancar Jackpot Full Setiap Hari
Data Situs situs Slot Maxwin Singapore Terpercaya Sering Scatter Setiap Hari
Idagent138 login Id Slot Maxwin
Luckygaming138 login Slot Gacor Terpercaya
Adugaming login Id Slot Game Terbaik
kiss69 Slot Anti Rungkat Online
Agent188 login Akun Slot Online
Moto128 login Slot Gacor Terbaik
Betplay138 login Akun Slot Terbaik
Letsbet77 Slot Gacor Online
Portbet88 Daftar Slot Maxwin Online
Jfgaming168 Id Slot Anti Rungkat Terbaik
Mg138 Id Slot Maxwin Terbaik
Adagaming168 Daftar Id Slot Game Terpercaya
Kingbet189 Id Slot Terbaik
Summer138 Id Slot Gacor Terpercaya
Evorabid77 login Id Slot Maxwin
CNN Indonesia
Kamis, 27 Feb 2025 12:56 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membutuhkan anggaran sekitar Rp486 miliar untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membutuhkan anggaran sekitar Rp486 miliar untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah.
"Jadi secara total, bapak, ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi II yang kami hormati, kebutuhan perkiraan-kebutuhan itu di Rp486.383.829.417," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Kamis (27/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data yang dipaparkan KPU RI, dari 26 satuan kerja KPU di provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar PSU atau rekapitulasi ulang, ada enam satuan kerja yang tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih terdapat sisa naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) Pilkada 2024.
Sementara 19 satuan kerja lainnya, total kekurangan anggaran sekitar Rp373 miliar.
"Sebanyak 19 satker KPU yang masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan Rp373 miliar. Terdapat satu satker KPU yaitu KPU Kabupaten Jayapura tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK," ujar Afifuddin.
MK sebelumnya memerintahkan pelaksanaan PSU di 24 perkara perselisihan Pilkada.
MK meminta KPU daerah terkait untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan pertimbangan hukum yang berbeda di setiap daerah.
Di beberapa daerah, PSU diminta dilakukan di seluruh TPS, ada juga di sebagian TPS.
Selain itu, terdapat 1 putusan yang memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi suara ulang, yaitu pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.
Lalu Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK memerintahkan untuk diadakannya perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024
(fra/yoa)
