2 days ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Penolakan terhadap RUU TNI yang telah disahkan pada Kamis (20/3) terus bergulir. Gabungan masyarakat sipil dan mahasiswa Surabaya berencana kembali menggelar aksi 'Tolak UU TNI', Senin (24/3).
Ketua BEM Seluruh Indonesia (SI) Jawa Timur, Aulia Thaariq Akbar atau Atta mengatakan aksi akan digelar besok siang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
"Kami [BEM SI] akan melebur bersama elemen-elemen sipil lainnya yang kemarin sudah aksi juga," kata Atta saat dikonfirmasi, Minggu (23/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atta mengatakan, UU TNI yang baru disahkan ini membuka pintu bagi militer kembali menguasai ranah sipil hingga mengancam demokrasi.
Melalui aksi ini, mereka tidak ingin Indonesia kembali layaknya masa orde baru, dan dwifungsi TNI bangkit kembali.
"Kawan-kawan yang belum mudik atau yang masih di Surabaya, besok kita masifkan jalan-jalan sampai UU TNI dicabut. Siapapun boleh ikut, siapapun diundang," ucapnya.
Adapun 8 poin tuntutan aksi yang akan dibawakan oleh mahasiswa bersama masyarakat sipil di Surabaya dalam aksi 'Tolak UU TNI' Senin (24/3) adalah:
1. Tolak Revisi UU TNI
2. Tolak perluasan TNI di ranah sipil
3. Tolak penambahan kewenangan TNI dalam ranah operasi militer selain perang, terutama di ranah siber
4. Bubarkan komando teritorial
5. Tarik seluruh militer dari tanah Papua
6. Kembalikan TNI ke barak
7. Revisi UU Peradilan Militer untuk menghapus impunitas di tubuh TNI
8. Copot TNI aktif dari jabatan sipil
Sebelumnya, seratusan massa aksi Kamisan Surabaya dan elemen masyarakat sipil lainnya tetap menggelar aksi Tolak RUU TNI meski aturan itu telah disahkan oleh DPR RI.
Mereka melakukan aksi itu di depan lokasi Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Semeru 2025 yang dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (20/3).
"Aksi tetap kita gelar di depan Gedung Grahadi tuntutannya tetap, terkait penolakan atas revisi undang-undang TNI," kata Korlap Aksi Kamisan Surabaya Zaldi Maulana, Kamis (20/3).
Zaldi mengatakan baru mengetahui Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Semeru 2025 di pindah ke Grahadi, padahal sebelumnya apel itu rencananya digelar di Lapangan Makodam/V Brawijaya.
"Saya juga baru dapat kabar itu tapi aksi kita mulai," ucapnya.
Pantauan CNNIndonesia.com, awalnya massa aksi membentangkan spanduk yang berisi penolakan RUU TNI tepat di depan Gedung Grahadi. Mereka juga berorasi secara bergantian.
Kemudian, Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan menghampiri orator tersebut. Massa aksi lainnya langsung menghalau untuk melindungi temannya.
Luthfie kemudian meminta massa aksi untuk menghentikan aksinya, karena personel TNI, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, BPBD hendak menggelar apel pengamanan mudik. Apel itu sendiri dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sementara itu, massa menyebut, aksinya tidak akan mengganggu jalannya apel di halaman Gedung Grahadi. Sebab, mereka hanya menyampaikan aspirasi di sekitar Jalan Gubernur Suryo.
"Silakan yang apel ya apel, kita titik orasinya di sini, bersuara di sini, kita tidak mengganggu juga, kita tidak mengganggu mudik. Jalan juga sudah ditutup, kita tidak akan mengganggu pak," kata salah satu massa.
Polisi dan massa aksi sempat saling bersitegang. Meski demikian, massa aksi memutuskan untuk mundur beberapa langkah. Namun, mereka tetap melakukan orasinya sampai apel pengaman mudik selesai.
(frd/wis)
