INFO TEMPO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penguatan pengawasan laut di kawasan perbatasan timur Indonesia sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan dan penerimaan negara lewat peninjauan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang, pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Purbaya melihat langsung kesiapan armada patroli dan fasilitas PSO Bea Cukai Kupang sebagai salah satu pangkalan strategis yang memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai di Nusa Tenggara Timur dan kawasan perbatasan timur Indonesia.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Selain pengawasan kepabeanan dan cukai, PSO Bea Cukai Kupang berkolaborasi dengan TNI AL, Polairud, dan PSDKP untuk melaksanakan patroli terpadu, serta turut membantu pemantauan dan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) pada situasi darurat di perairan Nusa Tenggara Timur.
Purbaya menegaskan, pengawasan laut memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama di negara kepulauan dengan jalur pelayaran yang luas dan berbatasan langsung dengan negara lain.
“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya.
Wilayah pengawasan PSO Bea Cukai Kupang memiliki karakteristik strategis karena menjadi penghubung pelayaran antarpulau sekaligus berdekatan dengan perbatasan Timor-Leste dan perairan Australia. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik penting dalam pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah timur Indonesia.
Untuk menjawab tantangan pengawasan di kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea secara berkesinambungan dengan dukungan Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010 yang dioperasikan PSO Bea Cukai Kupang.
Operasi ini mencakup pengawasan perairan Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu, hingga wilayah perbatasan Indonesia–Timor-Leste dengan pendekatan berbasis targeting untuk meningkatkan ketepatan sasaran pemeriksaan sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya patroli.
Meskipun baru beroperasi efektif dalam enam bulan terakhir, PSO Bea Cukai Kupang telah dipercaya mendukung pelaksanaan operasi tersebut secara berkelanjutan. Selama periode 21 April hingga 15 Juni 2026, Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea dilaksanakan dalam empat periode operasi menggunakan dua armada patroli. Dalam periode tersebut, petugas memantau aktivitas pelayaran di wilayah pengawasan dan melakukan 12 pemeriksaan terhadap kapal niaga, kapal layar motor, dan kapal nelayan.
Pada salah satu operasi yang berlangsung pada 19 Mei hingga 1 Juni 2026 menggunakan Kapal Patroli BC 20010, petugas memantau 52 kapal dan perahu yang melintas di wilayah pengawasan dan melakukan pemeriksaan terhadap tiga sarana pengangkut. Seluruh pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran di bidang kepabeanan maupun cukai.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan fungsi pencegahan melalui peningkatan kehadiran aparat di wilayah perairan strategis. Untuk itu, Menkeu meyakini persiapan personel PSO Bea Cukai Kupang terus memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan timur Indonesia.
“Kita harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal,” tegas Purbaya.
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat pengawasan laut seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan negara. Ke depan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus memperkuat kapasitas pengawasan laut melalui modernisasi sarana operasi, peningkatan kompetensi personel, penguatan intelijen, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Dengan langkah tersebut, pengawasan di wilayah perairan Indonesia diharapkan semakin adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan penyelundupan yang terus berkembang, sekaligus mendukung penerimaan negara dan stabilitas ekonomi nasional. (*)
