TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat akan mencabut visa mahasiswa Cina "secara agresif," kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Rabu seperti dilansir Aljazeera. Pengumuman ini dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump terus melanjutkan tindakan kerasnya terhadap mahasiswa asing yang terdaftar di lembaga pendidikan tinggi di AS.
Rubio mengumumkan langkah mengejutkan tersebut dalam sebuah posting di X, serta pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang dipublikasikan pada Rabu malam, berjudul “Kebijakan Visa Baru Mengutamakan Amerika, Bukan Cina”.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Departemen Luar Negeri AS akan bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk secara agresif mencabut visa bagi pelajar Cina, termasuk mereka yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis Cina atau belajar di bidang-bidang penting,” kata pernyataan itu.
Rubio mengatakan bahwa pemerintah AS akan mengubah kriteria pemberian visa agar menjadi lebih selektif dalam menyaring semua permohonan visa dari Cina dan Hong Kong.
Cina merupakan negara asal mahasiswa asing terbesar kedua di AS, setelah India. Mahasiswa Cina merupakan seperempat dari seluruh mahasiswa asing di AS selama tahun ajaran 2023-2024, dengan jumlah total lebih dari 270.000 orang.
Tindakan terhadap mahasiswa Cina ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing, setelah Trump menuduh Cina mengeksploitasi AS dalam perdagangan dan memicu perang tarif saat kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua.
Partai Republik di DPR AS juga menganggap hubungan antara lembaga akademis AS dan Cina sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Banyak anak pejabat tinggi Partai Komunis Cina (PKC) diketahui menempuh pendidikan di universitas-universitas ternama di AS. Putri Presiden Cina Xi Jinping, misalnya, menggunakan nama samaran saat belajar di Universitas Harvard dan lulus pada 2014.
Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump menyarankan agar hanya 15 persen dari seluruh mahasiswa baru yang diterima Harvard tiap tahun yang berasal dari luar negeri.
Dia mengatakan beberapa mahasiswa asing "sangat berbahaya" dan "pembuat onar". Karena itu, dia meminta Harvard memberikan daftar mahasiswa asing beserta negara asal mereka kepada pemerintah.
"Banyak warga kami yang ingin masuk ke Harvard dan universitas lain, tetapi tidak bisa karena ada mahasiswa asing di sana," kata Trump. "Saya ingin pastikan mahasiswa asing itu bisa mencintai negara kita."
Untuk tahun ajaran 2024–2025, Harvard menerima 6.793 mahasiswa internasional, atau 27,2 persen dari jumlah seluruh mahasiswa universitas itu.
Cina mengirim mahasiswa paling banyak ke Harvard dengan 2.100 orang, diikuti India (790), Korea Selatan (430), Jepang (260), dan Singapura (150).
Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat-lah, bukan negara lain, yang telah berinvestasi di universitas yang berada di Massachusetts itu.
Dia mempertanyakan mengapa institusi-institusi pendidikan terkemuka AS seperti Harvard menerima begitu banyak mahasiswa asing.
Trump, yang telah membekukan sebagian dana federal untuk Harvard, menegaskan lagi keinginannya untuk mengalihkan dana publik ke sekolah-sekolah kejuruan.
Tujuannya agar sekolah-sekolah itu menjadi yang terbaik di dunia dan mengajarkan keterampilan seperti membuat mobil dan bekerja dengan kecerdasan buatan (AI).
Pernyataan Trump itu adalah bagian dari upaya pemerintahannya untuk menekan Harvard agar universitas itu mengubah berbagai kebijakannya, termasuk perekrutan staf pengajar. Harvard dituding terlalu liberal dan memendam antisemitisme.
Pemerintah AS telah memperketat pemeriksaan terhadap mahasiswa asing dengan dalih mereka bisa menjadi ancaman bagi keamanan nasional.
Pemerintah Trump juga mengecam Harvard dan universitas terkemuka lainnya karena gagal mencegah aksi protes terhadap Israel yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap warga sipil di Jalur Gaza, Palestina.
Atas alasan-alasan itulah, jadwal wawancara visa mahasiswa asing di semua kedutaan AS dihentikan sementara, yang mengaburkan harapan mereka untuk melanjutkan pendidikan di negara itu.
Pengumuman Rubio menambah ketidakpastian bagi mahasiswa internasional di AS, yang telah menghadapi pengawasan ketat selama beberapa bulan terakhir di tengah serangan pemerintah yang lebih luas terhadap lembaga pendidikan tinggi.
Pada Selasa, Gedung Putih juga menangguhkan sementara pemrosesan visa bagi mahasiswa asing, memerintahkan kedutaan dan konsulat untuk tidak mengizinkan visa pelajar atau visa pertukaran tambahan "sampai panduan lebih lanjut dikeluarkan".
Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan berencana untuk "mengeluarkan panduan tentang pemeriksaan media sosial yang diperluas untuk semua aplikasi tersebut".
